Strategi pembenahan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Kampar Propinsi Riau di era otonomi

MA'ASIN, Nevimaizar, Dr. Warsito Utomo

2002 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembenahan dan perubahan organisasi di daerah sebagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000, yang menhendaki daerah membentuk organisasi daerahnya sesuai karakter, potensi dan kemampuan yang dimiliki daerah, sehingga tiap daerah itu pada akhirnya memiliki organisasi yang sederhana, tidak terjadi pemborosan, dan berbeda dengan daerah yang lain. Sejak tanggal 1 Januari 2001 atau sejak otonomi daerah bergulir, semua daerah seharusnya telah berhasil membenahi organisasinya agar otonomi dapat berjalan cepat dan sempurna: Namun Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Percontohan Otonomi di Propinsi Riau, sekalipun sejak tanggal 18 Juli 2000 telah ditentuk Tim Inventarisasi Kewenangan Daerah dan Penyusunan Kelembagaan Daerah Kabupaten Kampar, sehingga menghasilkan dari 23 Dinas menjadi 15 Dinas, 7 Badan dan 5 Kantor, kenyataaannya hasil pembenahan tinggal di konsep dan tidak terlaksana dengan alasan belum adanya Bupati defenitif untuk menempatkan dan melantik personil di organisasi baru tersebut. Tesis ini mencoba mengeloborasi strategi pembenahan organiasi apalagi yang bisa dilakukan Perna. Kabupaten Kampar dalam masa transisi setelah memperlihat berbagai usaha telah dilakukan namun belum juga membuahkan hasil, melalui pendekatan manajemen strategis yang dikembangkan oleh Bryson. Tujuannya adalah berupaya untuk menggali dan mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan analisis lingkungan yang dihadapi, untuk kemudian menawarkan strategi atas respon isu-isu strategis tersebut, sehingga diharapkan organisasi ke depan adalah organisasi yang. potensial dan akan mampu menampilkan kinerja yang lebih baik. Dari penelusuran mandat dan misi organisasi serta analisis SWOT yang dilakukan, terhadap beberapa isu strategis pada organisasi Pemda Kabupaten Kampar, yaitu : 1. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepmendagri dan Kepres ; 2.Adanya dukungan DPRD; 3.Adanya kepentingan masyarakat ; 4.Karalcteristik SDA unggul dengan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri; 5.Perhatian investor ; 6.Perkembangan teknologi komputer ; 7.Tidak adanya intervensi pemerintah pusat; 8.Kerjasama/mitra dengan swasta; 9.Komplik vertical pusat dan daerah; 10.Turunnya DAU/DAK; 11.Tingkat angkatan kerja meningkat; 12.Lambatnya eksistensi pengembangan teknologi; 13.Tersedianya jumlah pegawai yang bisa mengisi formasi organisasi; 14.Struktur organisasi di Perda-kan per unit organisasi; 15.Tersedianya anggaran untuk kebutuhan organisasi; 16.Adanya keinginan eksekutif dan legislative memanfaatkan PP 84/2000; 17.Kurangnya pegawai professional; 18.Penempatan tidak berdasarkan ilmulkeahlian; 19.Kurangnya perencanaan SDM; 20.Proses rekrutmen yang rendah; 21.Ketergantungan DAU/DAK ; 22.Kuatnya budaya pelobian; 23.Lambatnya pelaksanaan pembenahan; 24.Tidak singkronnya persepsi terhadap PP 84/2000. Sedangkan beberapa altematif strategi yang dikembangkan untuk merespon isu-isu strategis tersebut adalah pertama : SO yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yak/1i : Strategi Penyempurnaan Pembentukan Organisasi bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, dan Pertambangan dan Strategi Kebijaksanaan Pemda. Kedua, ST yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman menghasilkan Strategi Peningkatan Teknologi. Ketigc4 WO yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang menghasilkan Strategi Personalia dan Strategi Pengaduan Masyarakat. Keempat, Strategi WT yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghnidari ancaman menghasilkan : Strategi Peningkatan PAD dan Strategi Peningkatan Mutu SDM.

Regional improvement and organization changes, as a realization of the Act No. 22/1999 and the Act No. 25/1999 explained further by Government Rule No.84/2000, requires that a region develop its regional organizations based on characteristics, potential, and capability of the region, so the region will eventually have simple organizations with no wasting, and different from other regions. Since 1 Januari 2001 or the enactment of regional autronomy, all regions should have finished in improving their organizations to make autonomy be run fast and perfectly. However, Kampar regency as prototype autonomy region in Riau province, although since 18 July 2000, the Regional Authority Inventory Team and Regional Institutional Building of Kampar regency has been established, so 23 bureaus were espanded into 15 bureaus, 7 institutions, and 5 offices, in reality, this change remains to become a concept and unrealized because a definitive head or regency with the authority to place and inaugurate the personnel in the new organizations has not been formed. This thesis aims to elaborate what other organizational change strategies should be done by Kampar regency local government during transiton era, after many efforts remained unsuccessful, by means of strategic management approach developed by Bryson. The objectives are to explore and identify strategic issues based on environmental analysis faced, to offer strategies based on the response for the strategic issues, so the future organizations will become potential organizations with better performance. Exploration on mandate and mission of organization and SWOT analysis on various strategic issues in the organizations may be listed as follows: 1. the Acts, Gobernment Rules, Kepmendagri, and Kepres;` 2. support from DPRD; 3. people's interest; 4. characteristics of good natural resources in agriculture, estate, animal husbandry, fishery, and industry; 5. investor care; 6. advances in computer technology; 7. lack of central government intervention; 8. cooperation with private sectors; 9. vertical, central, and local conflicts; 10. DAU/DAK; 11. increasing number of workforce; 12. lack in technological development; 13. availability of officers to fill the position in organizations; 14. organizational structure is legalized with PERDA per organizational unit; 15. availability of budget for organizational needs; 16. executive and legislature willingness to use PP 84/2000; 17. lack of professional worker; 18. wrong man in the wrong place; 19. lack of human resources planning; 20. bad recruitment process; 21. dependency to DAU/DAK;•22. strong lobby-culture; 23. slowness in the realization of correction; 24. no synchronous perception on PP 84/2000. Various strategies developed to respond to the strategic issues include: first, SO (a strategy by using strength to utilize opportunity), strategy to improve organizational development in the field of agriculture, estate, fishery, forestry, and mining and strategy on Pemda policy; second, ST (a strategy to use strength for evercoming threat), strategy advances in technology; third, WO (a strategy to minimize weakness by utilizing opportunity), personnel strategy and people complaint report strategy; fourth, WT (a strategy to minimize weakness and avoid threat), strategy to increase PAD and strategy to increase the quality of human resources.

Kata Kunci : Organisasi Pemerintah Daerah,Pembenahan,Otonomi Daerah,Regional autonomy