ANALISA PELANGGARAN KETENTUAN NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI MINYAK GORENG DI INDONESIA: STUDI KASUS PADA PT. WILMAR NABATI INDONESIA

HERMAWAN, Dr. Paripurna P, S.H., M.Hum., LL.M.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Menurut hasil penyelidikan KPPU (2009) terdapat praktek kartel dalam pasar minyak goreng di Indonesia selama periode 2007-2009. Hal ini ditunjukkan oleh tidak responsifnya harga minyak goreng terhadap harga CPO dalam periode tersebut. Berkaitan dengan hal ini pada tanggal 4 Mei 2010 Majelis KPPU memutuskan bahwa 21 produsen terbukti melakukan kartel harga minyak goreng dan melanggar Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta kemudian menjatuhkan hukuman denda. Atas keputusan Majelis KPPU tersebut 20 produsen mengajukan keberatan. Pada tanggal 23 Februari 2011, PN Jakarta Pusat membatalkan semua putusan Majelis KPPU dan membatalkan keputusan denda. KPPU kemudian mengajukan permohonan Kasasi kepada MA yang selanjutnya ditolak pada bulan Desember 2011. Kasus kartel harga dalam pasar minyak goreng di Indonesia selanjutnya menimbulkan ketertarikan penulis. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui tingkat penguasaan pasar dalam pasar minyak goreng di Indonesia; mengetahui proses penetapan harga minyak goreng dilakukan oleh PT. Wilmar Nabati Indonesia; dan melakukan analisa terhadap putusan Majelis Komisi KPPU atas PT. Wilmar Nabati Indonesia. Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum campuran (penelitian hukum normatif dan empiris secara bersamaan). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, tingkat penguasaan pasar dalam pasar minyak goreng di Indonesia (terutama selama periode 2007 – 2009) menunjukkan kecenderungan oligopoli. Kedua, meskipun PT Wilmar Nabati Indonesia menyatakan bahwa penetapan harga minyak goreng curah dilakukan sejalan dengan pergerakan harga CPO namun hasil analisa KPPU menunjukkan keberadaan asimetris harga. Hal ini menunjukkan keterlibatan PT Wilmar Nabati Indonesia dalam price parallelism atau dalam kartel penetapan harga. Ketiga, hasil analisis yang ditampilan oleh KPPU sebagai indirect evidence dalam kasus kartel minyak goreng adalah benar meski demikian bersifat tidak kuat. Dibutuhkan direct evidence untuk mendukung keputusan Majelis KPPU.

The result of Commission of the Supervision of Business Competition (KPPU) investigation (2009 ) showed that there are cartels in Indonesia’s cooking oil market throughout 2007-2009. This is indicated by the price of cooking oil which is not responsive to the price of CPO during that period. In this regard, on May 4th 2010 the Commision’s Council found 21 cooking oil producers guilty of cartel and violation of Law No. 5 of 1999 and subsequently give fine. As a response to the decision, 20 companies raised objection. On February 23rd, 2011 the Central Jakarta District Court canceled Council’s Commission verdict and thus cancelled the fine. KPPU then filed a petition to the Supreme Court which later rejected in December 2011. The case of cartel in cooking oil industry in Indonesia triggered writer’s curiosity to do research. This research aims to: determine the level of market share in the oil market in Indonesia; understand the price determination process undertake by PT.Wilmar Nabati Indonesia; and perform an analysis to the Council decision to PT.Wilmar Nabati Indonesia. In undertaking the study, author used a mix type of legal research (normative and empirical legal research at the same time). Followings are the conclusions: First, the level of market share in cooking oil market in Indonesia (especially during the period from 2007 to 2009) exhibited a trend toward oligopoly. Second, although PT.Wilmar Nabati Indonesia stated that their cooking oil pricing aligned with fluctuations of CPO price, the results of the KPPU analysis showed the presence of asymmetric price. This suggests the involvement of PT.Wilmar Nabati Indonesia in price parallelism or cartel pricing. Third, the results of KPPU analysis is correct however presented as indirect evidence. Therefore, although it is right but it is not strong. It requires direct evidence to support the decision of the Commission Council

Kata Kunci : Kartel, Oligopoli, Minyak Goreng