BENTUK PENYIMPANGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUTOR UNTUK MEMASARKAN DAN MENGELOLA JASA PELAYANAN TELEVISI BERLANGGANAN SATELIT

BAMBANG NOROYONO, SE, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini membahas tentang bentuk penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama Distributor untuk memasarkan dan mengelola jasa pelayanan televisi berlangganan satelit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk penyimpangan pelaksanaan perjanjian kerjasama Distributor untuk memasarkan dan mengelola jasa pelayanan televisi berlangganan satelit, dan apa faktor pendorong terjadinya penyimpangan pelaksanaan perjanjian kerjasama Distributor untuk memasarkan dan mengelola jasa pelayanan televisi berlangganan satelit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga penelitian lapangan dengan mengumpulkan data-data primer berupa informasi yang secara langsung diperoleh pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh menggunakan wawancara langsung ke responden dan narasumber. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : (1) bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian adalah Distributor tidak menyetorkan pembayaran bulanan iuran berlangganan pertama dari pelanggan ke rekening Prinsipal, pembayaran komisi ke Dealer tidak sesuai ketentuan, memasarkan produk-produk pesaing, tidak melakukan distribusi perangkat ke Dealer, service level agreement yang rendah terhadap layanan purna jual dan tidak melakukan program penjualan. (2) Faktor pendorong terjadinya penyimpangan pelaksanaan perjanjian kerjasama Distributor diawali pada saat proses pembuatan perjanjian kerjasama dimana Distributor merasa tidak ikut menentukan isi perjanjian, adanya kesepakatan semu karena perjanjian kerjasama yang berbentuk standar dengan substansi lebih menekankan pada hak-hak Prinsipal dibanding kewajibannya, dan dibatasinya pergerakan Distributor karena Prinsipal telah melakukan penjualan langsung (direct sales) di teritori Distributor. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila pihak Prinsipal atau Distributor merasa keberatan terhadap penyimpangan tersebut, dan pihak Prinsipal dapat memberikan sanksi sebagaimana dalam Pasal 13 perjanjian kerjasama Distributor.

This study discussed about the form of violation that happened in the implementation of Distributor Agreement for marketing and managing of pay tv satellite services. This study was aimed to find out what kind of form of violations in the implementation of Distributor Agreement for marketing and managing of pay tv satellite services, and what are the factors to encourage of the violations in the implementation of Distributor Agreement for marketing and managing of pay tv satellite services. This is a normative research study. This study was using library research by using secondary data obtained from law materials related to the study and also field research by collecting primary data in the form of information directly obtained in the research field. The primary data collected was using interviews directly to the respondents and informants. Furthermore, the data obtained and analyzed by the method of descriptive analysis and qualitative analysis. The study results revealed that : (1) the form of violation that happened in the implementation of Distributor Agreement for marketing and managing of pay tv satellite services were Distributor are not deposited payment of the first monthly subscription’s fees from customers into the Principal account, commission payments to Dealers do not comply with the rules, sell competitor’s products, not distribute the goods to Dealers, low services level agreement against after sales services and do not create any sales program in its own territory ; (2) The factors to encourage of the violations to the implementation of Distributor Agreement begins during the agreement process in which the Distributor are not take part to determine the content of the agreement, implementation of the standard contract are substantially more emphasis on rights rather than obligations of the Principal, and limitation of Distributor business expansion due to the Principal has conducted direct sales activities in Distributor territory. The law consequence caused by the violation was that the agreement made can be cancelled if the Principal or Distributor felt an objection for the violation, and the

Kata Kunci : Perjanjian, Penyimpangan, Distributor, Televisi Berlangganan