KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA MENGADILI PERMOHONAN PAILIT YANG MEMILIH ARBITRASE DI INDONESIA

SUKINO, S.SOS, Prof. Nindyo Pramono, M.S.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengadilan Niaga berwenang memeriksa permohonan pernyataan pailit dengan mengesampingkan klausula perjanjian arbitrase dan untuk mengetahui mengapa pihak-pihak yang terikat klausula arbitrase memilih lembaga kepailitan untuk menyelesaikan utangutang debitur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris serta tipe penelitian adalah yuridis normatif. Yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti data-data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan yang dilakukan, sedangkan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat Kesimpulan yang diperoleh dalam adalah harus ada kesepakatan dalam penanganan kasus ini sehingga tidak merugikan pencari keadilan. Menghadapi kondisi seperti ini akhirnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur tentang Permohonan Kepailitan yang mengandung klausula arbitrase, hal ini dengan tegas telah diatur dalam Pasal 303, bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Peralihan dari perjanjian arbitrase ke Pengadilan Niaga, apabila didasarkan oleh keinginan para pihak maka hal tersebut tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1338 KUH Perdata, dan kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian “Asas Pacta Sunt Servanda”, perjanjian yang dibuat adalah sebagai undang-undang bagi mereka.

The purpose of this study was to determine whether the commercial court is competent to check the bankruptcy petition by set aside the clause of arbitration agreement and to know why the parties that bound with clause arbitration choosing the bankruptcy institution to settle the debts of the debtor. The method used is the juridical empirical, and the type of the research is the juridical normative. Juridical empirical done by examining the primary data that obtain directly from the community trough research on field, whereas the juridical normative refers to the norms of law that occur in the regulation of law and court decisions and also the norms of law in the community. The conclusions must achieve an agreement in handling this case so that does not harm the search for justice. To face this condition in Act Number 37 Of 2004 set about Bankruptcy Petition that contain clause of arbitration, this is firmly arrange in article 303, that The Commercial court has the authority to check and to complete the petition of bankruptcy from the party that bound with agreement contains the clause of arbitration, as long the debt in the mean in Article 2 paragraph (1) of Act Number 37 of 2004. The transition from the arbitration agreement to Commercial Court, if based on the wish of the parties than it can be implemented in accordance with the provisions of the Article 1338 of the Civil Code, and absolute authority to settle disputes arising from the agreement \\"principle Pacta Sunt Servanda\\", an agreement is made as the law for them.

Kata Kunci : Kopetensi Pengadilan Niaga, Arbitrase, Permohonan Pailit