ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS : PHK DI PT. PELINDO II (PERSERO))

ISON HENDRASTO, Pitaya S.H, M.Hum

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero), sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan dan logistik. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT.Pelindo II (Persero) dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.566/1/11/PI.II-05 // Nomor 23/II/SK.SPPI.II/05 tanggal 1 Feburai 2005 sebagai acuan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa proses pemutusan hubungan kerja di PT.Pelindo II (Persero) dan perlindungan hukum bagi pekerja BUMN khususnya para Pekerja di PT. Pelindo II (Persero) yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, karena hanya mendeskripsikan data secara naratif yaitu menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan dan analisa yuridis. Penelitian ini menggambarkan suatu proses pemutusan hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi Pekerja yang terkena PHK di PT.Pelindo II (Persero) pada akhir Tahun 2013 lalu. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemutusan hubungan kerja terjadi karena pemaknaan atas frasa “permintaan pengunduran diri dari jabatan” sebagai “permintaan pengunduran diri” sebagaimana diatur dalam UU ketenagakerjaan dan PKB, sehingga terjadi perselisihan atas PHK tersebut. Selain itu, dari hasil penelitian menunjukan pula bahwa terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hukum atas hak dan kepentingan bagi pekerja yang terkena PHK tersebut.

This research discusses the Termination of Employment at Indonesian Port Cooporation (IPC) II, as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) in the transport sector in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2003 on State-Owned Enterprises, which is engaged in the field of port services and logistics. This research uses the Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower and Collective Bargaining Agreement (CBA) between IPC II and IPC II Workers Union No.HK.566/1/11/PI.II-05 // No.23/II/SK.SPPI.II/05 dated 1 February 2005 as reference in this research. The purpose of this research was to determine and analyze the termination process in IPC II and legal protection for workers in SOEs, especially the workers of IPC II which is exposed to termination. In this research, the authors used a method was a qualitative research method that is normative, because only a narrative describing data that describes data or events with sentences juridical explanation and analysis. This research describes a process of termination of employment and legal protection for workers affected by layoffs in IPC II at the end of last year 2013. The results showed that the termination process occurs because the meaning of the phrase \\"demand resignation from the office\\" as \\"demand resignation\\" as stipulated in the Labor Laws and CBA, resulting in a dispute over the layoff. In addition, the results of the study showed that there was a violation of the legal protection of the rights and interests of workers affected by the layoff.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Pelindo II (Persero)