Laporkan Masalah

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI JAKARTA DALAM KAITANNYA DENGAN PERDA DKI NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERPARKIRAN (Study Kasus Perkara Perdata Nomor 551/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst)

RICO RILANO BUZAAR, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,MS

2014 | Tesis | S2 Hukum

Perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir di DKI Jakarta sangatlah penting mengingat saat ini pengelola parkir banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab apakah peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 sudah benar-benar melindungi konsumen secara menyeluruh, bagaimana penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan dalam wilayah parkir tersebut serta kendala-kendala apa saja yang terjadi saat klaim kendaraan yang hilang dalam wilayah parkir tersebut. Ironisnya Peraturan Daerah DKI Nomor 5 Tahun 1999 justru menguatkan apa yang pengelola parkir cantumkan dalam klausula alih tanggung jawab itu atau klausula baku seperti yang tercantum didalam Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran dimana disalah satu pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai klausula baku tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif yaitu studi Dukumen berupa perundangundangan dan sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ternyata permasalahan tentang perparkiran masih sering terjadi khususnya mengenai Klausula Baku / Klausula alih tanggung jawab yang pernah digugat oleh Konsumen ke Pengadilan yang akhirnya dimenangkan oleh Konsumen. Semoga dimasa mendatang konsumen tetap terlindungi hak-hak nya dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa dan pelaku usaha pun tetap profesional dan bertanggung jawab dalam usahanya sehingga terjadi sifat saling menguntungkan diantara kedua belah pihak

Legal protection for consumers parking services in Jakarta is extremely important given the current manager of the parking lot in violation of the rights of consumers The purpose of this paper is to answer whether the regulation of Jakarta No. 5 of 1999 had actually protect consumers as a whole , how the dispute resolution to consumers who lost their vehicles in the parking area as well as the constraints of what happens when a claim is missing vehicles in the parking area . Ironically Capital Regional Regulation No. 5 of 1999 it reinforces what is specified in clause parking management responsibility over it or a standard clause as specified in Article 36 paragraph ( 2 ) Capital Regulation No. 5 of 1999 concerning the parking where in one article is inconsistent with the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection in particular regarding the standard clause. The method used in this study, using a normative juridical approach is the study of documents has become the form of legislation and the extent to which positive law is written that there was synchronous or harmonious with each other . The results of this study can be concluded that turns on the parking problems still occur, especially regarding Clause Materials / Clauses over responsibility ever sued by the Customer to the Court which was eventually won by the Consumer. Hopefully in the future consumers remain protected his rights in the transaction of goods and / or services and businesses were still professional and responsible in their efforts resulting in the nature of mutual benefit between the two sides

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir, Perda DKI Nomor 5 tahun 1999


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.