PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

NI LUH AYU PERMANA SARI, SH, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum atas Pemegang Izin Pertambangan di Era Otonomi Daerah bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dari pemerintah daerah terhadap hak-hak pemegang Izin Usaha Pertambangan dan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang izin pertambangan untuk mempertahankan haknya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pula penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subjek penelitian. Data primer diperoleh dari nara sumber yang selanjutnya dicatat secara sistematis dan konsisten. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pemegang izin pertambangan belum sepenuhnya mendapat perlidungan dari pemerintah daerah. Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah banyak yang tidak melalui prosedur yang seharusnya sehingga mengakibatkan konflik dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu upaya hukum yang ditempuh oleh pemegang izin pertambangan untuk mempertahankan haknya yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun upaya alternatif melalui koordinasi administrasi dengan institusi teknis, institusi sepervisi (BPK, KPK, Inspektorat Depdagri, Kejaksaan), dan Judicial Review.

Research on the Legal Protection of The Mining Permit Holder in The Era of Regional Autonomy aims to determine the legal protection of local government for the rights of Mining Permit holders and to determine the remedies to be taken by the Mining Permit holder to defend their rights. This research is a normative juridical approach, which examines the principles of law, the rules of law, and systematics of law by examining the literature to obtain secondary data. To support and complement secondary data, it also conducted field research in order to obtain primary data directly from the research subjects. Primary data obtained from informants who subsequently recorded systematically and consistently. The data were analyzed and interpreted directly, systematic quantitative methods. The results showed that the rights of The Mining Permit holder has not fully received the protection of the local government. Mining Permit issued by the Regional Head are often not in a procedures that should be, resulting in actual conflict. Therefore remedies pursued by the Mining Permit holders to defend their rights is through mining dispute settlement mechanism under the Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal and alternative efforts in coordination with the administration of technical institutions, institutions supervision (BPK, KPK, Inspectorate Affairs, Attorney), and Judicial Review

Kata Kunci : Izin Pertambangan; Perlindungan Hukum