AKIBAT HUKUM PENGAKHIRAN PERJANJIAN JOINT VENTURE TERHADAP PERUSAHAAN E-COMMERCE

REZA KESUMA PRAWIRAYUDHA, SH., Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Perusahaan joint venture akan sanggup bertahan menjadi organisasi yang kuat apabila mampu memadukan atau mengaplikasikan budaya organisasi yang sesuai dengan kondisinya yang beraneka ragam. Bila hanya satu pihak berusaha memaksakan budayanya sebagai budaya yang berlaku di perusahaan hasil penggabungan tersebut, maka yang terjadi adalah ketidakeffektifan dalam joint venture tersebut. Pengakhiran perjanjian joint venture dapat terjadi karena ketidakharmonisan antara dua perusahaan utama yang membentuk perusahaan joint venture. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint venture di bidang usaha e-commerce di Indonesia, perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri dalam perusahaan joint venture, dan akibat hukum pengakhiran perjanjian joint venture di bidang usaha e-commerce terhadap perusahaan joint venture menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan. Metode ini dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan dilengkapi dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian joint venture di bidang usaha e-commerce di Indonesia dibuat sesuai kesepakatan para pihak. dan tunduk pada KUHPerdata.. Perlindungan hukum bagi penanam modal dalam negeri dalam perusahaan joint venture didasarkan pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak appraisal. Pengakhiran perjanjian joint venture karena objek dari perjanjian tersebut tidak dalam keadaan yang sama dan karena kesepakatan kedua belah pihak, tidak mengakibatkan pembubaran perusahaan yang didirikan sebagai syarat usaha patungan joint venture tersebut, karena tidak termasuk diantara syarat pembubaran yang diatur dalam Pasal 142 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas.

The joint venture company will be able to survive be a strong organization if it is able to integrate or apply appropriate organizational culture with diverse conditions. If only one party is trying to impose its culture as the prevailing culture in the company resulting from the merger, then there is no affectivity in the joint venture. Termination of the joint venture agreement may occur due to disharmony between the two major companies that make up the joint venture company. Therefore, based on the background that has been parsed in the above, the authors are interested in examining the provisions of the rights and obligations of the parties in the joint venture agreement in the field of e-commerce enterprises in Indonesia, legal protection for domestic investors in the joint ventures, and legal consequences termination of joint venture agreements in the field of e-commerce business to the joint venture company under the Law Number 25 Year 2007 on Investment and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. The method used in this study is a descriptive analysis, The method used in this study is normative, a method that emphasizes research on literature data. This method is used considering the problems studied ranged in relations legislation with each other and equipped with legal theories and practices of implementation of the joint venture agreement in the field of e-commerce. Based on the survey results revealed that the provision of the rights and obligations of the parties in the joint venture agreement in the field of e-commerce business in Indonesia will be in the joint venture company which is a requirement in the implementation of the agreement itself according to civil code. Therefore, the provisions of the Limited Liability Company Act which regulate the rights of minority shareholders in the form of a right to equal treatment, the right to vote in the general meeting of shareholders, and appraisal rights. Termination of the joint venture agreement because the object of the agreement is not in the same state and because of the agreement of both parties, does not result in the dissolution of the company which was established as a condition of a joint venture joint venture, because it was not among the dissolution requirements set forth in Article 142, Paragraph 1 of the Limited Liability Company Act.

Kata Kunci : Perjanjian Joint Venture, Perusahaan