PERLAKUAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS MILIK NEGARA (PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)) DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERNYATAAN KEPAILITAN

OKTAVIANUS SATRIO KUNCORO, Dr. Tata Wijayanta, S.H., M. Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlakuan hukum terhadap suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam pengajuan permohonan pernyataan kepailitan dan mengkaji kepastian hukum atas pengajuan permohonan pernyataan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakana data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alatnya adalah studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam ketentuan peraturan perundang – undangan di Indonsia telah diatur dan dirancang untuk dapat memenuhi asas keadilan. Perihal keadilan ini menarik untuk diperhatikan dalam aspek suatu kepailitan. Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit adalah salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian utang piutang. Penelitian dan pembahasan atas perlakuan hukum terhadap suatu perseroan terbatas milik negara dalam pengajuan permohonan pernyataan kepailitan menghasilkan jawaban antara lain: (1) perlakuan hukum terhadap PT BUMN dalam pengajuan permohonan pernyataan kepailitan adalah sama dengan perseroan terbatas pada umumnya, dan (2) Kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan kepada institusi negara yang berwenang adalah melalui Ketua Pengadilan Niaga di wilayah peradilan umum, bukan melalui menteri keuangan kecuali bentuk Perusahaan Umum (Perum) Hal ini juga telah diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.124 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 22 Maret Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa perlakuan pengajuan kepailitan terhadap BUMN kepada Menteri Keuangan hanya diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perum. Oleh karena itu disarankan perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait dengan BUMN yang bergerak di kepentingan publik cukup disederhanakan menjadi bentuk usaha Perum.

This research aims to examine the legal treatment to a limited liability state-owned enterprises (PERSERO) in the filing of the bankruptcy petition and reviewing legal certainty to filing a bankruptcy petition towards PT (PERSERO). This research is a normative law using current secondary data through library research. Secondary data were obtained from primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary. The way of data collection is done by the method of documentation, while the tool is the study of documents. The data were analyzed qualitatively. Results and discussion of research shows that the provisions of laws in Indonsia been arranged and designed to be able to meet the principle of fairness. Subject justice is interesting to note in this aspect of a bankruptcy. Bankruptcy is a general confiscation of all wealth bankruptcy debtor is one effective way in settling debts. With the bankruptcy debtor, creditors or the creditors to obtain legal certainty in the payment of accounts-receivable. Research and discussion on the legal treatment against a state-owned limited liability company in the filing of the bankruptcy petition resulted in responses among others: (1) the legal treatment of the PT state enterprises in the filing of a bankruptcy petition is the same as a limited liability company in general, and (2) legal certainty regarding submission of an application to the state agency that is authorized by the Chairman of the Commercial Court in the area of public courts, not through by the Finance Minister are state unless the form of public Corporation (Perum) it has also been strengthened through the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 124 K / Pdt.Sus / 2011 Dated March 22nd of 2011, but the Implementing Regulations to support provisions Law No. 37 Year 2004 that until now has not been established. Based on the research results and the discussion concluded that the bankruptcy filing legal treatment for BUMN to the Minister of Finance only apply to State Owned Housing (Perum) form. Therefore shall suggested the need for an amendment to the Law No. 37 of 2004 in accordance to companies involved in the public interest is quite simplified into Perum establishment. This in order to avoid any other misinterpretation. Towards Persero shape business of BUMN to the applicable provisions of the bankruptcy petition generally can be filed either creditors or the debtor itself, it is simply in order to established legal certainty in the middle of the public.

Kata Kunci : Perlakuan hukum, PT BUMN, Kepailitan