ANALISIS YURIDIS ATAS KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.828/Pdt.Sus/2012, Pada Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.54/PHI.G/2012/PN.JKT.PST)

VITA DAMAYANTI, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Hukum

Perjanjian secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan). Tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga mengatur mengenai kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini menarik untuk diperhatikan jika dihubungkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. UU Ketenagakerjaan memang mengatur secara jelas ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (”PKWT”), tetapi bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui transaksi elektronik (dalam hal ini surat elektronik). Apakah UU ITE memberi perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan PKWT melalui transaksi elektronik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang secara deduktif menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait dihubungkan dengan isi putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum lainnya dalah peraturan perundang-undangan terkait obyek penelitian. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, sedangkan alatnya adalah studi dokumen. Data dianalisis secara secara interpretasi sistematis atau logis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat melalui transaksi elektronik otomatis berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas, hal mana dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan revisi dari Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan oleh Legislatif dan Eksekutif agar memasukkan unsur transaksi elektronik di dalamnya sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat dengan cara penawaran dan penerimaan melalui Surat Elektronik pun dapat memiliki kekuatan hukum sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sah dan mengikat bagi para pihak.

The agreement is generally regulated in the Indonesian Civil Code and as for employment agreements is regulated in Law No. 13 of 2003 (Labor Law). In 2008 Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) was passed, which also regulates the electronic contract. Electronic contract is interesting to be observed in relation to Definite Time Employment Agreement. Labor Law obviously regulate provisions regarding Definite Time Employment Agreement, however how about Definite Time Employment Agreement being made through electronic transactions (in this case electronic mail/email). Is ITE Law provides legal protection for the parties who made the Definite Time Employment Agreement through the electronic transactions? This research is a normative law that deductively analyzes the law and regulation with the Supreme Court Judgement No.828 K/Pdt.Sus/2012. The Primary legal materials in this research is the Supreme Court Judgement No.828 K/Pdt.Sus/ 2012. Other legal materials are laws and regulations related to research objects. The Method of data collection is based on method of documentation, while the researchs tool uses study of documents. Data were analyzed in a systematic interpretation or logic. Based on the research results concluded that Definite Time Employment Agreement made through electronic transactions automatically turned into Indefinite Time Employment Agreement, which could harm either party. Therefore we need a revision of Article 57 paragraph (1) of Labor Law by the Legislative and the Executive in order to incorporate electronic transactions so that Definite Time Employment Agreement made by way of offer and acceptance through electronic mail can have the legal effect as a valid and binding Definite Time Employment Agreement for the parties

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Transaksi Elektronik.