RENVOI PROSEDUR SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP TAGIHAN KREDITUR YANG DITOLAK OLEH KURATOR DALAM SUATU PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 32/PAILITKEBERATAN 2010/PN.NIAGA.JKT.PST)

RIAN RADITYA, S.H, Dr. Sulistiyowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Hukum

Dalam tulisan ini Penulis membahas tentang Renvoi Prosedur sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi para Kreditur yang tagihannya ditolak oleh Kurator dalam suatu perkara kepailitan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Renvoi prosedur memberikan perlindungan hukum dengan cara memfasilitasi kreditur yang tagihannya ditolak oleh kurator dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung atas penolakan tagihan kreditur oleh kurator dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim Pemutus melalui Hakim Pengawas. Sidang harus dihadiri oleh pemohon keberatan dan diperiksa secara sederhana dalam waktu singkat setelah permohonan keberatan diajukan. Penulis juga menegaskan kembali jika Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa perkara Renvoi Prosedur walaupun didalam perjanjian antara para pihak terdapat klausula arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 303 UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Prosedur kepailitan adalah merupakan lex specialis dari prosedur arbitrase sehingga sangat tidak masuk logika hukum jika penyelesaian mengenai permasalahan tagihan yang termasuk dalam boedel pailit harus diselesaikan melalui prosedur arbitrase terlebih dahulu.

In this writing, the Author examines about the Renvoi Procedure as legal remedy and protection for the Creditors who has receivable that was rejected by the Curators in bankcruptcy case using juridical normative research method to analyze pusuant to Article 127 of the Bankruptcy Law & Suspension Of Debt Payment. Renvoi Procedure provides a legal protection by way of facilitating the Creditors who has receivable that was rejected by the Curators by filing a written objection which contains the supported reasons on the rejections of the Creditor’s receivable by the Curators, accompanied with evidences to the Panel of Judge and the Supervisory Judge. The trial must be attended by the Applicant of the objection and examined in a simple way and in a short time after the objection has been submitted. The Author also reaffirms if the Commercial Court has the authorities to examine the Renvoi Procedure case eventhough in an agreement between the Parties contained the arbitration clause as defined in Article 303 of the Bankruptcy Law & Suspension Of Debt Payment. Bankruptcy procedure is a lex specialis of the arbitration procedure therefore it would not be logical if settlement of the receivable case that included in the bankruptcy properties must be solved through the arbitration procedure at the first place.

Kata Kunci : Pailit, Kepailitan, Kurator, Renvoi Prosedur