PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NURFITRIANA DESLIANI, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2014 | Tesis | S2 Hukum

Tujuan penelitian ini selain memenuhi syarat kelulusan program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ialah untuk mengetahui mekanisme dan hambatan dalam penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini bersifat normative empiris, dimana selain dilakukan penelitian kepustakaan, dilakukan pula penelitian lapangan dengan wawancara narasumber yang terkait dengan kasus yang diteliti. Sumber hukum yang digunakan antara lain perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, hubungan industrial, dan hukum acara perdata. Sementara narasumber berasal dari unsur manajemen Garuda Indonesia, Serikat Pekerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta hakim pada Pengadilan Negeri. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain bahwa terdapat celah dalam mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang diatur oleh undang-undang dalam tahap eksekusi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah inkracht tidak serta merta dapat dieksekusi terkait penandatanganan naskah PKB yang diperselisihkan. Hal ini ada kaitannya pula dengan kedudukan antara pihak manajemen dan serikat pekerja dalam proses eksekusi tidaklah sama karena konsekuensi yang ditanggung masing-masing pihak terkait putusan Pengadilan Hubungan Industrial tidaklah sama. Sehingga sejak awak pengajuan kasus ke PHI maupun pasca dibacakannya putusan diperlukan upaya khusus untuk memastikan putusan PHI tersebut dapat dieksekusi.

The objective of this study is to fulfill graduation requirement of Gadjah Mada University Faculty of Law Post Graduate programme and to find out the mechanism and obstacle exist in the process of Garuda Indonesia collective agreement dispute settlement. This is an empirical normative study, where in addition on literature research, field research is also conducted by interviewing resources related to the case. Legal resourced used ini this study including laws on employment, industrial relation, and civil law. While the interviewed resources are derived from Garuda Indonesia’s management officials, labor union, Ministry of Manpower and Transmigration, and judge of the district court. From this study, conclusion might be made that there is rift on the law governing the mechanism on industrial relation dispute settlement at the execution phase. Industrial Relation Courts’ decision cannot executed right away even though it’s already final and binding, concerning the signing of the disputed collective agreement. This also related to the unbalanced position between management and the labor union, regarding of each party’s the consequences to Industrial Relations decisions. Therefore, special effort is needed from the beginning of the case or after the court decisions is stipulated, to assure that the court decision is executable.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Hubungan Industrial, Eksekusi Putusan, Garuda Indonesia, Serikat Pekerja