KAJIAN HUKUM MENGENAI PRO DAN KONTRA TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA PERDAGANGAN DALAM TRANSAKSI LINTAS JURIDIKSI (STUDI KASUS ‘HANDLING COMMISSION’ PADA PT “X”)

HIDAJAT HOESNI, Adrianto Dwi Nugroho S.H., LL.M

2014 | Tesis | S2 Hukum

Kondisi globalisasi saat ini telah meningkatkan mobilitas barang, jasa, dan modal antar negara baik dalam rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor. Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama sekali (no taxation at all/absence of tax). Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas ekspor dan mengenakan PPN 10% atas impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%. Akan tetapi perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang. Pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran DJP No. SE- 145/PJ/2010 pada tanggal 22 Desember 2010 dan secara tegas menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa secara fisik dilakukan terhadap ekspor jasa sehingga PPN dikenakan dengan tarif 10%. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi penggunaan metode studi dokumen dan metode pengamatan partisipatif, dimana penulis turut terlibat dan melibatkan diri ke dalam kasus sengketa pajak handling commission yang dialami oleh PT “X”, untuk mendapatkan alasan-alasan yang lebih objektif mengenai pro dan kontra mengenai perlakuan PPN atas jasa perdagangan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, termasuk untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini tidak terlepas dari target penerimaan Negara yang semakin meningkat sedangkan program ekstensifikasi Wajib Pajak masih belum optimal, sehingga pengenaan PPN atas ekspor jasa yang dalam prakteknya menerapkan prinsip destinasi dan prinsip asal sekaligus, dilakukan oleh Dirjen Pajak walaupun bertentangan dengan rekomendasi OECD dan prinsip kelaziman internasional dan hal ini akan berdampak kepada kurang dapat bersaingnya ekspor jasa di Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

A current condition of globalization has increased the mobility of goods, services, and capital among countries both in the context of production and consumption. Value Added Tax (VAT) as a tax on consumption of goods and services is one of the types of taxes that are directly related to globalization, particularly the provisions on the VAT treatment on export and import. In theory, the VAT treatment should not distort (maintain neutrality) export and import in the form of no double taxation or no taxation at all / absence of tax. On export and import of goods VAT treatment has had clear provisions in the VAT Law which apply the destination principle by charging 0% VAT on export and charge 10% VAT on import. On import of service are also provided VAT treatment by the destination principle, which is subject to 10% VAT. However, VAT treatment on export of services is not as clear as the treatment of VAT on export of goods. The Directorate General of Taxation (DGT) has issued its Circular Letter No. SE-145/PJ/2010 on 22 December 2010 and expressly apply the origin principle is that the place of services delivery is the place of service physically carried on the export of services so that the VAT charged at the rate of 10%. Method of research that used are combination between literature method and participatory observation method, in which the author was involved and immerse himself in the handling commission tax disputes faced by PT \\"X\\", in order to get more objective reasons about the pros and cons of the VAT treatment on export of trading services. The result of research concluded that the VAT treatment on export of services is inconsistent, including for trade services. The treatment of exports of services that are actually based on the theory can be used destination principle, in practice cannot be used. It is not separate from the State Revenue target which is increasing while the Taxpayer extensification program still not optimal done, so the imposition of VAT on exports of services which conducted in practice by applying both destination principle and origin principle, carried out by the DGT although contrary to the OECD recommendation as well as principles of international prevalance and this will impact to the less competing export of services in Indonesia compared with other countries.

Kata Kunci : PPN Jasa Perdagangan, Handling Commission, Ekspor Jasa, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung.