PERLINDUNGAN HAK-HAK KARYAWAN DALAM KEPAILITAN PERSEROAN

RETNI NATALIA BYA, S.H, DR. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Hukum

Kepailitan ataupun pembubaran suatu perseroan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para karyawannya. Kepentingan karyawan suatu perseroan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Walaupun Karyawan ditempatkan sebagai kreditorpreferen yang sudah mempunyai hak privilage, yang akan mendapat bagian lebih dahulu untuk di prioritaskan di dalam kepailitanperseroan, akan tetapi harta perseroan sebagai debitur pailit terkadang tidak dapat melunasi tagihan utang-utangnya, berupa gaji dan pesangon kepada karyawan sebagai kreditur preferen. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. Bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni mengacup ada nilai dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan hukum primer digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum perseroan terbatas yang dijatuhi putusan pailit dalam hal kepailitan badan hukum perseroan terbatas setelah berakhirnya kepailitan, bubar ataut idaknya perseroan tergantung pada putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan selaku stakeholders perseroan. Kewenangan pengadilan niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan dalam memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. Saran dalam penelitian ini perlu diharapkan para hakim yang menangani perkara tuntutan karyawan atas upah maupun uang pesangon, melalui pengadilan niaga yang diharapkan lebih memperhatikan hak-hak maupun nasib para karyawan yang pada umumnya mempunyai kedudukan maupun finansial yang rendah. Diharapkan dimasa yang akan datang para pembuat Undang-Undang juga akan lebih memperhatikan lagi kepentingan-kepentingan dari karyawan.

Bankruptcy or dissolution of a corporation will adversely affect the protection of rights and the future of its employees. Interests of employees of a company that declared bankruptcy was related to the payment of wages and severance. Although the employee was placed as a preferred creditor who already have the right privilage, who will receive the first priority for the company in bankruptcy, but the property company as an insolvent debtor can not pay bills sometimes its debts, in the form of salaries and severance payments to employees as creditorspreferred. The formulation of the problem in this study the authors formulate 2 (two) problems studied which is as follows: How does the legal protection of the rights of employees in the company's bankruptcy. How legal protection of the rights of employees in the company's bankruptcy. How does the authority of the commercial court in prosecuting claims of employees over wages or severance pay is not paid by the corporation. This study uses normative legal research methods with an approach that is qualitative, which refers to the values and norms of law contained in the legislation. As the primary legal materials used in this study is Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. The conclusion ofthis study isdue tothe limitedliability company lawwas sentenced to bankruptcy in the bankruptcy case of limited liability legal entity after the end of bankruptcy, the company broke upor notdependson the judge's decision. Legal protection ofemployees' rightsin bankruptcy, the company is to protectthe rights and interests of employees as corporate stakeholders. The authority ofthe commercial courtin demandson employee wages orseverance payisnot paid by the company in moving the absolute authority of the (absolute) ofthe generalcourttoexamine the bankruptcy petition Suggestions in this research to be expected of the judges who handle cases of wage claims of employees and severance pay, through the commercial court is expected to pay more attention to the rights and the fate of employees who generally have low or financial position. It is hoped in future the makers of Law will also pay more attention to longer interests of employees.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak-HakKaryawan, Kepailitan Perseroan