KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA) DI INDONESIA

IHWANSYAH A UDAYA,SH, Dr. Susilowati, S.H., M.Hum

2014 | Tesis | S2 Hukum

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Bagi franchisee akan menguntungkannya dalam hal efisiensi usaha, namun dalam prakteknya di Indonesia kedudukan franchisee begitu rentan terhadap perlakuan franchisor. Di Indonesia aturan undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini di perlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melndungi mereka. Tipe penelitian adalah penelitaian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 (2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku ilmiah; Dokumendokumen; Laporan-laporan dan bahan dari internet. Dari analisa dan pembahasan hasil penelitian didapat jawaban sebagai berikut Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Ada keharusan untuk mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus memberikan perlindungan hukum. Sistem Bisnis Franchise selama ini belum menciptakan kemitraan atau aliansi yang strategis, karena pihak Franchisee tidak independent, tidak ikut dalam pengendalian dan tidak berkontribusi terus menerus dalam satu bidang tersebut.

One of the breakthroughs made by the business is the business development through the franchise system in Indonesia is termed the franchise. For Franchisees will be in his favor in terms of business efficiency, but in practice the position of the franchisee in Indonesia so vulnerable to treatment franchisor. In Indonesia, the rule of law regarding Franchise (Franchise) is not yet complete, given the setting through legislation has not been touched by the goverment. It is necessary to avoid franchise business from unwated losses due to imcomplete legal system that protects them. This type of research is the study of normative, descriptive analytical. Data collection techniques used are literature studies. Legal materials used include (1) of the Civil Law, Government Regulation No.42 of 2007 (2) secondary legal material: scientific books; The documents: Reports and materials from the Internet. From the analysis and discussion of the result of the research, answer the following franchises held by written agreement between the Franchisor to the Franchisee with due regard to the laws of Indonesia. Three is a minimum requirement to include a clause in the franchise agreement, this will create a balance position of the parties to the agreement as well as providing legal protection. Franchise Business Systems has not created a partnership or strategic alliance, because the franchisee is not independent, did not participate in the control of and not contribute continuously in one of these fields.

Kata Kunci : perjanjian franchise