ANALISIS DASAR HUKUM, KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGHAPUSAN OBAT RUSAK DAN KADALUWARSA SEBAGAI BARANG MILIK DAERAH DI DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
ENY SETYO WIDIASIH, Prof.Dr.Sri Suryawati,Apt
2015 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan MasyarakatLatar Belakang. Kejadian obat rusak dan kadaluwarsa selalu ada di setiap mekanisme pengelolaan obat. Prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah belum ditetapkan secara khusus. Nilai obat rusak dan kadaluwarsa dihitung menggunakan nilai perolehan terakhiri menyebabkan nilai obat rusak dan kadaluwarsa menjadi lebih tinggi dari nilai perolehan awal. Dibutuhkan dasar legal formal dalam penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk memberikan dasar administrasi dan legal untuk prosedur penghapusan obat rusak dan obat kadaluwarsa sebagai barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Metode. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan desain penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif analitik. Pengumpulan data kuantitatif berupa nilai obat rusak dan kadaluwarsa. Data kualitatif diperoleh dengan cara inventarisasi data prosedur administrasi dan aspek legal penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa serta wawancara mendalam. Hasil Penelitian. Nilai obat rusak dan kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diperkirakan senilai Rp 138.196.666 pada tahun 2010, Rp 53.491.434 pada tahun 2011 dan Rp 58.806.649 pada tahun 2012. Obat rusak dan kadaluwarsa yang ada di Puskesmas dikembalikan ke UPT Farmakes untuk dilakukan penghapusan dan pemusnahan bersama. Telah dilaksanakan pemusnahan dan penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa tahun 2009, 2010, 2011 pada tahun 2012 oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa harus sesuai ketentuan penghapusan barang milik daerah yang berlaku, meskipun ketentuan itu belum dikhususkan untuk obat. Kesimpulan. Penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengacu kepada Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perwali Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun demikian diperlukan terobosan / upaya administrasi untuk memudahkan proses penghapusan obat rusak dan kadaluwarsa.
Background. The incidence of uneficacy medicine and expired medicine always occurred in every mechanism of medicine management. There were damaged medicine and expired medicine in UPT Farmakes (Technical Implementer Unit for Pharmacy and Health Equipment) of Health Office of Yogyakarta Municipality, include in UPT (Technical Implementer Unit) of Public Health Center in entire Yogyakarta that was considered its value. The write-off procedure of damaged medicine and expired medicine as a regional owned goods was not established specially yet. It was needed of legal formal base in damaged and expired medicine write-off. The amount of damaged and expired medicine value and the burden of their management technically, the write-off process considered from administrative aspects as a stock, considering that there was no legal formal aspect become particular problem for the Health Office of Yogyakarta Municipality. Objectives. The objective of the study was to give administrative and legal base for procedure to write-off of damaged and expired medicine as regional owned goods in the Health Office of Yogyakarta Municipality. Methods. This was observational study by case study design with descriptive analytic approach. Quantitative data collecting that consist of the value of damaged and expired medicine was performed retrospectively by observation. Qualitative data was obtained by inventorying data on administration procedure and legal aspect (legal base, policy and regulation) of the write off of damaged and expired medicine; and in depth interview. Results. The value of damaged and expired medicine in Health Office of Yogyakarta Municipality was estimated Rp 138.196.666 in 2010, Rp 53.491.434 in 2011 and Rp 58.806.649 in 2012. The damaged and expired medicine that was stocked in Public Health Center was sent back to UPT Farmakes to be write-off and destroyed. The write off and destroying of damaged and expired medicine have been completed for 2009, 2010, 2011 and in 2012 by Health Office of Yogyakarta Municipality. The write off of damaged and expired medicine should be appropriate to the regulation on the prevailed regulation on the write off of regional owned goods, though that regulation was not specified for medicine. Conclusion. The write-off of damaged and expired medicine referred to Regulation by Ministry of Internal Affairs Number. 17 of 2007 on Technical Guidelines on the management of Regional Owned Goods and Mayor Regulation of Yogyakarta Municipality, Number. 54 in 2011 on Guidelines on the Management of Reserve Goods in the governance of Yogyakarta Municipality. However, the administrative effort required to facilitate breakthrough and edministration efforts of write off process damaged and expired nedicine.
Kata Kunci : Penghapusan, Obat Rusak, Obat Kadaluwarsa, Barang Milik Daerah, Kota Yogyakarta
