INSTRUMENTASI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DALAM SITUASI BENCANA Studi Kasus tentang Pemenuhan Hak Anak Pada Erupsi Merapi di Yogyakarta Tahun 2010

YUSRA TEBE, Hasrul Hanif, MA.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Dinamika upaya pemenuhan hak anak di Indonesia ternyata dihadapkan pada berbagai persoalan, antara lain kasus pemenuhan hak anak pada kondisi bencana (abnormal). Kasus “Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Erupsi Merapi Tahun 2010” mampu menjadi bukti bahwa pendekatan dan peran yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan ternyata menjadi hal yang sangat berbeda untuk di implementasikan pada kondisi normal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini berusaha untuk menjawab rumusan masalah berikut ini: \\"Bagaimana desain instrumen kebijakan publik dan sejauh mana efektifitasnya dalam upaya pemenuhan hak anak dalam proses tanggap darurat Merapi 2010?\\" Rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan melakukan assessment terhadap 4 instrumen kebijakan, yaitu: diantaranya nodality, authority, treasure, organization (NATO). Temuan menunjukkan bahwa dalam aspek Nodality, ada kecenderungan bahwa pemerintah menganggap persoalan mengenai pemenuhan hak anak dalam erupsi merapi dianggap menjadi problematika sekunder, yang begitu penting untuk di atasi, namun bukan menjadi yang utama. Para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah menganggap apabila persoalan umum dapat diselesaikan, maka pemenuhan hak anak juga otomatis akan tercapai. Sedangkan dalam aspek authority, pada penanganan bencana erupsi Merapi tahun 2010 memang telah berjalan baik, namun khusus pada pemenuhan hak anak hal ini belum sepenuhnya berjalan sukses karena pelimpahan kewenangan yang belum dapat terakomodasi dengan baik. Payung hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani bencana secara umum sudah ada namun masih kurang jelas dan tidak tegas untuk konteks anak. Adapun aspek treasure, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah ternyata belum sepenuhnya menjamin keberhasilan pemenuhan hak anak korban erupsi Merapi tahun 2010, karena anggaran pemerintah untuk penanganan bencana ternyata hanya untuk dana pengelolaan bencana secara umum, dan cenderung berorientasi untuk pembangunan infrastruktur fisik Terakhir kenyataan menunjukkan bahwa aspek organisation, sudah ada upaya dalam pemenuhan hak anak di merapi, namun masih terjadi overlap pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat, antara departemen dan antar dinas di level daerah, antar institusi masih ada ego sentris yang muncul dalam pelaksanaan penangulangan bencana. Kajian ini menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak anak korban erupsi Merapi tahun 2010 sudah dijalankan, namun belum maksimal, sehingga masih memerlukan evaluasi di berbagai sektor, termasuk disektor organisasional-nya, dimana penulis menganggap perlunya dibentuk sebuah mekanisme yang komprehensif yang dapat dijalankan oleh berbagai pihak karena agar menjadi acuan bersama dalam hal medampingi anak-anak korban bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Penyusunan skema komunikasi, bukan hanya pemerintah dengan masyarakat, namun juga sebaliknya masyarakat dengan pemerintah, maupun diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dynamics effort of meeting child protection in Indonesia turn out confronted with many problems, such as; to pullpil child right in disaster (abnormal). Case “on The Fulfillment of Child Rights on Merapi Eruption in Yogyakarta in 2010” could become a proof that approach & role running by multi stakeholders its quit diferent in normal implementation. By using qualitative research approach through case studies, this research seeks to answer the following problem formulation: “How to design an instrument of public policy and the extent of its effectiveness in fulfilling the rights of children in the emergency response process Merapi 2010?” The formulation of the problem to be addressed by assessing the four policy instruments, namely: nodality, authority, treasure, organization (NATO). The findings indicate that in Nodality aspect, there is a tendency that the government considers the question of the fulfillment of children's rights in the Merapi eruption is considered to be problematic secondary, which is so important to be overcome, but not the main one. Stakeholders, particularly if the government considers the general problem can be resolved, then the fulfillment of children's rights also be achieved automatically. While the aspects of authority, the handling of the Merapi eruption in 2010 it has been running well, but specifically in the fulfillment of children's rights have not been fully implemented it successfully for delegation of authority that can not be accommodated properly. Legal protection and government policies in dealing with disasters in general already exists but is less clear and unequivocal no child context. The treasure aspect, the amount of budget allocated by the government had not fully guarantee the success of the fulfillment of the rights of child victims of Merapi eruption in 2010, due to government budget for disaster relief fund was only for disaster management in general, and tend to be oriented to the development of physical infrastructure Last fact indicates that the organization aspect, there is an effort in the fulfillment of children's rights in disaster, but still overlap between the roles and authority of local and central government, between departments and between agencies at the regional level, there is still an ego centric institutions that arise in the implementation of disaster response. The study concluded that, in fulfillment of the rights of child victims of Merapi eruption in 2010 has been executed, but not maximized, so that still require evaluation in a variety of sectors, including its organizational sector, in which the author considers the need to establish a comprehensive mechanism that can be executed by various parties as in order to be a common reference in medampingi children victims of natural disasters that often occur in Indonesia. Preparation of the communication scheme, not just the government with the public, but also vice versa society with government, as well as between local government and central government.

Kata Kunci : -