KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul)

UDI MARNOTO, SH., Drs. Djuni Prihatin, M. Si.

2015 | Tesis | S2 Sosiologi minat Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dua hal yang amat penting, pertama adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan partisipatif, yang kedua adanya pemerataan pembangunan di seluruh daerah dengan menitikberatkan pada kemampuan, inisiatif, dan kreativitas, disisi lain otonomi yang diberikan dimaksudkan pula untuk mengurangi dominasi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah yang terjadi dewasa ini mustinya sudah harus ditingkatkan derajat partisipasinya yaitu dengan lebih meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengagregasi dan mengartikulasikan kepentingannya.dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Partisipasi menjadi sangat penting oleh karena terbatasnya sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah dan meningkatnya tuntutan akan keterlibatan masyarakat serta semakin pentingnya dukungan masyarakat bagi keberhasilan program-program pembangunan. Pemerintah Pusat sendiri pada tataran normatif telah memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat yaitu dalam mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam berbagai regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Eksplorasi data penelitian lebih cocok didekati dengan metode kulitatif. Pengumpulan data diambil dari dua sumber data, yaitu data primer berupa wawancara dengan para pemangku kepentingan, pimpinan dan beberapa pegawai pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumentasi peraturan perundang-undangan. Dua jenis data didapatkan dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang saling berkaitan untuk menunjang tema penelitian ini. Karena itulah, penulis bermaksud memberikan masukan kepada Penerintah Daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut agar kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaaan pembangunan dapat ditingkatkan, agar implementasi dari perencanaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

Regional autonomy performance based on Act No. 32/2004 on Regional Government mandates two following vital objectives: first, to realize more democratic and participative regional government performance; second, to distribute development to all regions emphasizing on competency, initiative, and creativity; on the other hand, the given autonomy is also to minimize domination of Central Government in performing development plan. Participation of people in planning recent regional development must have increased participation degree, emphasizing on social competency to aggregate and articulate interest, and prioritize principles of democracy complying with spirits of decentralization and regional autonomy. Participation becomes very important due to limited resources belonging to regional government and increased demand for social involvement and more important social support given to success in development programs. The central government alone, at normative level, has given opportunities to the people to participate in coordination mechanism of regional development plan regulated in various regulations. This study was to understand how the people participated in the regional development planning. Method used was descriptive-qualitative. Exploration of study data was more suitably approached by qualitative method. Data were collected from two following sources of data: first, primary data such as interview with stakeholders, head and several employees in various Work Units of Regional Facilities; second, secondary data were collected from documents of regulations. Both types of data were obtained from observation, interview and documentation mutually associated to support the theme of study. Therefore, the writer would like to give opinion to the Regional Government, people, and all stakeholders involved in the regional development plan. It is intended to make social participation quality increase in the development planning in order that implementation of planning can meet the people’ real needs.

Kata Kunci : partispasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah