Democracy in the Rent Seekers’ Hands (Flawed democracy and actors’ failure in combating the durable “abstract structure”: a case study of Asahan North Sumatra Indonesia)

DESI RAHMAWATI, R.B. Abdul Gaffar Karim, MA

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Tidak sempurnanya demokrasi Indonesia selama ini banyak dianalisis dengan memfokuskan kajian pada ‘hal-hal baru’ yang tak muncul selama rezim Orde Baru berkuasa—misal muncul kembalinya kekuatan tradisional, identitas etnik, kekerasan komunal, disintegrasi, dan local regime/ bossism. ‘Hal-hal lama’ misalnya yang terkait dengan rezim otoritarian Orde Baru hanya sedikit dibahas. Vedi R. Hadiz adalah satu dari sedikit ilmuwan yang peduli akan hal itu. Perhatiannya pada pengaruh kuat dan berkelanjutan dari rezim Orde Baru terhadap politik masa kini (old predatory interest/ durable capitalist oligarchy) sangatlah menarik; mengundang banyak dukungan namun juga kritik. Tulisan ini didorong oleh perhatian pada: (1) tesisnya yang terkesan menyamaratakan praktik politik di seluruh Indonesia—bahkan Sumut dan (2) perspektif yang sangat strukturalis yang mengasumsikan aktor sekarang menjiplak Orde Baru, nyaris tanpa memperhitungkan strategi ‘voluntary’ mereka dalam membuat keputusan dan bertindak. Studi di Asahan Sumatera Utara ini dilakukan pada lokus dan periode yang berbeda dengan studi Hadiz dikarenakan beberapa alasan. Di Asahan antara 2010-2012, dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Sumatera Utara, terjadi banyak peristiwa yang menunjukkan demokrasi bermasalah. Seluruh peristiwa terkait dengan korupsi/rent seeking—dalam istilah Hadiz adalah predatory interest--. Riset ini bertujuan melihat apakah penjelasan struktural Hadiz saat ini relevan untuk menjelaskan kawasan lain di Sumatera Utara; sekaligus membuktikan bahwa di balik beragam praktik demokrasi yang bermasalah, aspek non-struktural juga bekerja dan berkontribusi terhadap potret demokrasi saat ini. Untuk itu saya meminjam teori Bourdieu yang menggunakan perspektif struktur-agen (field, capital, and habitus) untuk menganlisis praktik demokrasi di Asahan: diawali dengan melacak logika struktural dan kemudian melihat bagaimana aktor merespon struktur: mengikuti, atau menantangnya. Hasilnya, saya melihat bahwa logika struktural yang bekerja di Asahan tidak didasarkan pada rekognisi para aktor/ agen terhadap Orde Baru, tetapi pada rekognisi yang berlebihan terhadap kapital/ kesekahteraan ekonomi dan status; yang keduanya bekerja sebagai kapital simbolik (“alat, strategi” yang paling direkognisi) dan habitus (“motivasi”) dalam politik. Aspek-aspek struktural ini bukan produk tunggal dari Orde Baru tetapi produk dari semua rezim nasional dan lokal yang terus menerus dimanfaatkan dan dipelihara; sesuatu yang menghasilkan “logika bisnis” dalam politik. Aktor masa kini masuk ke politik karena rekognisi mereka pada ‘logika bisnis’ ini, namun bagaimana mereka bertindak didasarkan atas kalkulasi strategis untuk memenuhi atau menantang logika yang terstruktur ini. Korupsi yang meraja lela dan demokrasi berbasis rent seeking (termasuk aktivisme), kemudiann, muncul sebagai konsekuensi dari itu. Logika yang sama juga menyebabkan puluhan organisasi korporatis negara yang dibangun semasa Orde Baru tetap hidup di Asahan hingga sekarang, juga menyebabkan banyaknya aktor baru masuk ke politik dan sebagian besar aktor lama termasuk yang dibesarkan semasa Orde Baru terhempas dari politik. Logika ini juga membuat kompetisi politik menjadi sangat kencang, menghasilkan patronase yang amat lemah (atau saya lebih menyebutnya sebagai kesepakatan yang lemah antar aktor) sehingga hanya memungkinkan mereka yang v lihai bermain-main dengan kapital simbolik dan memanfaatkan keterbatasan aktor lain dalam melawan struktur abstrak yang lama ini untuk bisa bertahan di arena politik Asahan. Ini mengapa saat ini hanya ada sangat sedikit aktor Orde Baru yang bisa bertahan di era demokratisasi sekalipun Asahan saat ini dipimpin oleh bupati produk Orde Baru. Riset ini pun menyediakan kritik lebih lanjut sekaligus beberapa pembenaran terhadap temuan Hadiz sekalipun dianalisis dengan perspektif campuran (struktur-agen).

Indonesian flawed democracy has much been analyzed by focusing on ‘new trends’—i.e. traditional forces, ethnic identity, communal violence, disintegration, and local regime/ bossism—did not appear during authoritarian era. ‘Old trends’ such as something connected to previous authoritarian regime(s) seems to be limitedly discussed but Vedi R. Hadiz is one among few scientists concerns on it. His concern on New Order’s strong and durable influence in current politics (old predatory interest/ durable capitalist oligarchy) is quite interesting; invites scientists’ supports as well as critics. This writing, therefore, is triggered by my concerns on: (1) his generalizing thesis for wide Indonesia—even North Sumatra and (2) his strong structural perspective assumes that current actors plagiarize New Order’s actors, almost without recognition to their ‘voluntary’ strategic decision upon such practices. Conducted in Asahan North Sumatra, I chose different locus and period than Hadiz’s due to some reasons. In Asahan compared to other sub provinces in North Sumatra, various but less democratic practices appeared at least in 2010-12; all connected to corruption or rent seeking practices—predatory interest in Hadiz’s terms--. This research therefore is aimed to see whether Hadiz’s structural explanation currently works in other part of North Sumatra; moreover, to prove that behind various and less democratic practices, non-structural aspect may work and contribute much to the failure as well. Conducted through structure-agent perspective in order to capture both structure and agents’ contribution to the failure, I borrow Bourdieu’s theory on power (field, capital, and habitus) to analyse Asahan. Firstly tracing the structured logic works in Asahan, I continue it by analysing how actors dealing with it: do they take it for granted, or even challenge it? Through that perspective, I found out that structural logic works in Asahan is not based on actors’ recognition to the New Order. Rather, it is based on their excessive recognition to economic capital/ welfare and status; both work as symbolic capital (most recognised “tools, strategy”) and habitus (“motivation”) in politics. Those structured aspects are not New Order’s solely product but all national and local regimes’ as all of them continuously utilised/s and maintained/s consistent intersection of economic and political fields; something shaped certain ‘business logic’ in politics. No other significant experience can influence Asahan’s actors rather than those one. Current actors’ moves in politics are indeed based on their recognition to this ‘business logic’ but conducted based on their strategic calculation to meet or challenge the structured logic. Widespread corruption and rent seeking-based democracy (including activism), then, appear as the consequence of it. Moreover, the same logic enables former New Order’s state corporatist institutions preserve, many new actors appear but most of old/ New Order’s actors eliminated from politics. This logic makes political competition run quickly, produces very weak patronage (I would rather prefer to call it as fragile pact between actors) and enables those shrewdly play symbolic capital and utilise competitors’ limitation in combating structured logic survive in politics. This is why there are limited numbers of New Order’s actors survive currently although in democratisation era Asahan has always been ruled by former New Order’s actors. This research also provides further iii detailed critiques as well as affirmation to Hadiz’s despite its mixed perspective and results.

Kata Kunci : demokrasi yang cacat/ tak sempurna, oligarki kapitalis, old predatory interest, rent seeking, korupsi, kapital ekonomi, demokrasi/ aktivisme berbasis rent seeking, patronase lemah, perspektif struktur-agen.