Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia tahun 2013 dalam Kerangka Safeguard Measure WTO

BAGUS IRAWAN CAHYONO, Dr. Poppy S. Winanti, MPP, M.Sc

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia tahun 2013 mendapat tentangan dari sejumlah Negara mitra dagang Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya laporan kepada DSB WTO yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Menilik kebijakan larangan impor hortikultura dalam kacamata safeguard measures WTO, setiap Negara diperbolehkan untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri dari serbuan produk impor selama hal tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ada tiga hal utama yang harus dipenuhi sejalan dengan prinsip safeguard yaitu terjadinya lonjakan impor, adanya serious injury atau ancaman serious injury dan ada causal link antara lonjakan impor tersebut dengan serious injury yang terjadi. Ketiadaan dari salah satu syarat ini berarti tidak sesuai dengan prinsip safeguard measures. Indonesia selaku Negara yang membatasi impor produk hortikultura mengeluarkan kebijakan ini mengacu pada peningkatan impor produk hortikultura yang terjadi setiap tahun. Dengan klaim pemerintah bahwa pada waktu penerapan kebijakan tersebut sedang ada panen raya sehingga ditakutkan terjadinya gangguan terhadap industry dalam negeri jika impor tidak dibatasi yang mengacu pada aspek serious injury. Namun pemerintah Indonesia tidak dapat menunjukkan bahwa peningkatan impor tersebut sesuai dengan lonjakan impor yang disyaratkan WTO dan ancaman kerusakan juga tidak terlihat dengan masih terus meningkatnya produksi hortikultura dalam negeri. Disisi lain, kebijakan ini mengganggu hubungan dagang Indonesia dengan Negara mitra karena sengketa yang dilaporkan ke WTO. Jika diputuskan bersalah maka Indonesia terancam aksi retaliasi yang diperbolehkan dilakukan oleh Negara yang dirugikan dari kebijakan ini.

Indonesia Horticulture Import Prohibition Policy in 2013 get opposition from a number of Indonesia trading partners countries. This is reflected in the report to the WTO DSB conducted by the United States to Indonesia. Given the policy of horticulture import ban in the WTO safeguard measures framework, each State is allowed to carry out protection to the domestic industry of invasion of imported products as long as they comply with the requirements that have been determined. There are three main things that must be met in line with safeguards that is increases in imports, the existence of serious injury or threat of serious injury and there is a causal link between the import surge with a serious injury occurring. The absence of one of these terms means not in accordance with the principles of the safeguard measures. Indonesia as a country that limits imports of horticultural products issued this policy refers to the increase in imports of horticultural products that occur each year. With the government's claim that at the time of implementation of these policies were harvest time so the goverment afraid of the disruption to the domestic industry if the import is not limited that refers to the aspect of serious injury. But the Indonesian government can not show that the increase in imports is in line with WTO required import surges and threat of serious injury also not visible with the domestic horticulture production continue increasing. On the other hand, this policy disrupt Indonesian trade relations with partner countries with the report to the WTO dispute. If convicted, Indonesia threatened by retaliation action carried out by the State that aggrieved of this policy.

Kata Kunci : Indonesia, Kebijakan, Hortikultura, WTO, Safeguard Measures