IDE DAN AKSI POLITIK HIZBUT TAHRIR (Studi Ihwal Kemunculan Pemikiran dan Gerakan Politik Khilafah Islamiyah)

JAROT DOSO PURWANTO, Dr. Endi Haryono, Msi.

2015 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Di luar dua kelompok mainstream NU dan Muhammadiyah, umat Islam di Indonesia terafiliasi ke dalam pelbagai kelompok dengan ciri khasnya masing-­‐ masing, salah satunya adalah Hizbut Tahrir; sebuah gerakan politik Islam yang bertujuan mendirikan kembali sistem khilafah Islamiyah. Dengan metode riset kualitatif-­‐partisipatoris secara mendalam, tesis ini merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan pemahaman atas tidak tunggalnya wajah Islam di Indonesia tersebut. Studi ini berusaha menyajikan secara komprehensif visi dan aksi politik Hizbut Tahrir, termasuk relasinya dengan pemerintah Indonesia yang mereka tuduh sekuler maupun dengan kelompok-­‐kelompok Islam lainnya yang ada di Indonesia. Di banding rata-­‐rata kelompok Islam lainnya di Indonesia, Hizbut Tahrir sangat unik. Meski menolak penggunaan kekerasan di dalam usaha mencapai tujuannya, Hizbut Tahrir mengklaim sebagai gerakan revolusioner, yang bertujuan akhir mengambil alih kekuasaaan, untuk kemudian menegakkan sistem politik kekhalifahan Islam yang bersifat global. Hizbut Tahrir menolak berpartisipasi dalam aktivitas apa pun yang diinisiasi oleh rezim penguasa, bahkan dalam aktivitas-­‐ aktivitas yang bersifat sosial keagamaan seperti menyantuni fakir miskin atau korban bencana. Mereka beranggapan, kegiatan-­‐kegiatan sosial seperti itu merupakan tugas negara ketika sistem khalifah Islamiyah telah berdiri nantinya. Hizbut Tahrir secara terbuka menolak seluruh sistem sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, yang dianggap tidak bersumber dari ajaran orisinal Islam. Karena itu mereka menolak ide dan implementasi demokrasi, hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kapitalisme maupun sosialisme. Bahkan mereka juga menolak sistem yang diklaim sebagai “negara Islam”, baik yang monarkhi absolut seperti Arab Saudi maupun yang berbentuk republik seperti Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan, yang mereka pandang tidak sesuai dengan cita-­‐cita ideal kekhalifahan Islam. Dalam konteks inilah, Hizbut Tahrir tidak saja kerap berseberangan pandangan dengan NU dan Muhammadiyah, tetapi juga dengan kelompok Islam politik lain seperti Ikhwanul Muslimin (PKS) atau penganut sekte neo-­‐konservatif Wahabi-­‐Salafi.

Apart from two mainstream groups namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, Indonesian Muslims are attached to a large number of group and each group carries its own characters, including for Hizb ut Tahrir; an Islamic political movement characterized with its primary objective to rebuild a global caliphate system. This thesis, using participatory qualitative research method, aims to offer a certain level of understanding the multi-­‐faces of Indonesian Muslims. This study tries to explain the political visions and missions of Hizb ut Tahrir in a comprehensive way, including the group's relations with Indonesian government which is accused by Hizb ut Tahrir as secular government, and also its relations with other Islamic groups in Indonesia. Unlike other Islamic groups in Indonesia, Hizb ut Tahrir is considerably unique. Despite the group's non-­‐violent method to reach its goals, Hizb ut Tahrir is self-­‐proclaimed revolutionary movement with its main goal to take over the power then rebuild a globally political caliphate system. Hizb ut Tahrir is unlikely to involve or participate in any activities initiated by ruling regime or social activities like helping the poor and humanitarian activities to help victims in time of disaster. Hizb ut Tahrir considers that it is government's obligations to provide social and humanitarian relief once the caliphate system is established. Hizb ut Tahrir openly rejects all systems –in social, cultural, politics, economy or law— which sources from other than original Islamic teachings. Therefore, the group rejects the ideas or implementations of democracy, human rights, gender equality, capitalism, and socialism. Hizb ut Tahrir also denies system claimed as \\"Islamic state\\", either in absolute monarch form like Saudi Arabia or republic form like Islamic Republic of Iran and Islamic Republic of Pakistan, because the system is considered not in line with the ideal concept of caliphate. In this context, Hizb ut Tahrir is not only conceptually in opposition to NU and Muhammadiyah, but also to other political Islamic group like Muslim Brotherhood (Prosperous Justice Party) or groups affiliated to neo-­‐conservative Wahhabism-­‐Salafi sects.

Kata Kunci : Hizbut Tahrir, politik Islam, khilafah Islamiyah