MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PELEBARAN JALAN MAGELANG – KEPREKAN)

ARUM PUSPASARI, SH, Dr. Sutanto, SH., M.S

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pelebaran Jalan Magelang – Keprekan dan untuk mengetahui permasalahan yang muncul pada saat proses pengadaan tanah. Cara penelitian dilakukan penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan adalah pedoman dokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa proses pelaksanaan mekanisme pengadaan tanah pelebaran Jalan Magelang – Keprekan telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, Bupati Magelang telah membentuk panitia pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah telah melakukan sosialisasi, musyawarah dan proses penyerahan besarnya ganti kerugian. Panitia pengadaan tanah membagi daerah–daerah yang terkena pelebaran jalan menjadi beberapa zona yang bertujuan untuk meminimalisir konflik. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, panitia pengadaan tanah tidak menunjuk tim penilai harga tanah, tetapi melalui PT. Bank BPD Jateng Cabang Magelang, besarnya ganti rugi sesuai dengan NJOP, dan pada saat relokasi/pemukiman kembali, warga diharuskan membeli atau menyewa tempat tersebut.

This study aims to determine the mechanism of implementation of land acquisition for public purposes Magelang – Keprekan road widening and to know the obstacles that arise during the process of land acquisition. How to research conducted by the author using normative juridical approach. This study used secondary data obtained from the study of literature that uses that the study of documents through primary and secondary law. Legal tools to collect the material is sourced from writing documentation guidelines, these data were analyzed qualitatively. The result showed that the implementation of land acquisition has the program, deliberation and the process of transferring the amount of compensation. Divide the land procurement committee areas affected road widening into several zones which aim to minimize conflict. In order to calculate the compensation determination, land procurement committee does not designate land price appraisal team, but trought PT. BPD Bank branches in Magelang Central Java, the amount of compensation in accordance with NJOP, and at the time of relocation/resettlement, residents are required to buy or rent the place.

Kata Kunci : Mekanisme, pengadaan, tanah