Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu ‘Antara Kebutuhan Konservasi dan Pariwisata'

BASYORI, Prof. Dr. Mochtar Mas’oed, MA.

2015 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Konflik pengelolaan kawasan pada Cagar Alam Pulau Sempu, terjadi antara BBKSDA Jawa Timur dengan masyarakat sekitar dan dengan institusi pemerintahan lain di daerah. Akar konflik yang terjadi bermula dari kebijakan atau peraturan terkait dengan kawasan konservasi tersebut, yang hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sifatnya keilmuan, pengembangan budi daya, atau tempat penelitian. Namun masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan, telah melanggar batas aturan tersebut dengan menggunakannnya sebagai objek wisata alam. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berusaha menginterpretasikan gejala-gejala yang terjadi dengan sekomprehensif mungkin. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena konflik ini adalah sengketa publik, konsep governance, dan model batas atau boundary model sebagai alat bantu analisis konflik yang terjadi. Kesimpulan yang diperoleh adalah ada beberapa penyebab utama mengapa konflik pengelolaan Cagar Alam Pulau Sempu ini masih terus berlangsung hingga kini, dan tidak segera menemukan penyelesaian, yakni: pertama, perbedaan persepsi antar stakeholder terkait aturan yang ada; kedua, instansi pengelola kawasan cagar alam Pulau Sempu tidak mampu menegakkan aturan sebagaimana mestinya; ketiga, legitimasi atau yurisdikasi BBKSDA Jawa Timur banyak ditentang oleh masyarakat; keempat, pembiaran terhadap pelanggaran aturan (batas) yang ada mendorong terjadinya pengabaian terhadap aturan tersebut. Alternatif penyelesaian masalah yang bisa ditempuh adalah perubahan aturan, yang bisa memungkinkan adanya kegiatan wisata alam terbatas di dalam kawasan tersebut. Suatu mekanisme penyelesaian konflik coba disajikan, dan membuka peluang adanya kesepakatan penerapan aturan baru, artinya batas (aturan) baru akan diterapkan. Kata Kunci: Governance, Sengketa Publik, Manajemen Konflik, Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi

Conflict on management of Sempu Island Nature Reserve, occurs between East Java BBKSDA with the surrounding community and with other government agencies in the area. The roots of the conflict stems from policies or regulations relating to the conservation area, which should only be used for activities that are scientific, aquaculture development, or research. But people, especially those residing in the surrounding area, has violated the rule limit to use it as a natural tourist attraction. This study was conducted using qualitative descriptive methods, trying to interpret the symptoms that occur with as comprehensive as possible. The data required in the study were primary data collected through observation and in–depth interview, and secondary data obtained by a documentation technique. The theories that is used to analyze the phenomenon of the conflict is a public dispute, the concept of governance, and boundary models as a tool for conflict analysis. The conclusion is that there are several main reasons why conflict on management of Sempu Island Nature Reserve is continuing until now, and did not immediately find a solution, namely: first, differences in perceptions among stakeholders about the existing rules; second, the Sempu Island nature reserve agencies was unable to enforce the rules as they should; third, legitimacy or jurisdiction of East Java BBKSDA much opposed by the public; fourth, the omission of the violation of rules (boundaries) that is led to the neglect of the rule. Alternative dispute resolution can be achieved is a change of rules, which could allow for the limited nature tourism activities in the region. A conflict resolution mechanisms try to present, and the opportunity for an agreement for the implementation of the new rules, which means that the new boundary (rules) will be applied. Keywords: Governance, Public Dispute, Conflict Management, Conflict Management of Protected Areas

Kata Kunci : Governance, Sengketa Publik, Manajemen Konflik, Konflik Pengelolaan Kawasan Konservasi; Governance, Public Dispute, Conflict Management, Conflict Management of Protected Areas