Praktik Politik Dinasti Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum)

ADE PUPI PRAMESWARI, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menggambarkan dan menganalisis mengenai praktik politik dinasti dalam pemerintahan daerah Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai upaya merumuskan konsepsi demokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada pemerintahan daerah guna wujudkan tujuan politik hukum dan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Penelitian ini dilakukan secara normatif dan empiris yang mengedepankan studi pustaka dengan basis data sekunder, yaitu : bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian didukung oleh data primer yang berbasis data dari lapangan, dalam hal ini wawancara langsung dengan narasumber yangberkompetensi mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan juga beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, konsep, historis dan kasus. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif komprehensif dan di analisis secara deskriptif-preskriptif. Kabupaten Jombang menyelenggarakan pilkada dengan kemenangan yang diraih oleh Bupati incumbent, Suyanto. Namun dalam pelaksaan pemerintahan yang dipiimpin oleh Suyanto terjadi pergeseran nilai-nilai demokrasi melalui adanya praktik politik dinasti, karena Suyanto menempatkan sanak familynya dalam jajaran pejabat struktural daerah. Hal ini kemudian menimbulkan akibat terjadinya kemerosotan kinerja instansi pemerintahan dibidang pelayanan publik, antara lain dibidang kesehatan, pertanian dan kepegawaian daerah. Dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan kampanye di area instansi pemerintahan yang dilakukan oleh trah Suyanto tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari politik hukum yang berlandaskan Pancasila dan norma-norma sosial karena menyangkut pelanggaran etika politik. Kata kunci : Politik Dinasti, Politik Hukum, Pelanggaran Etika Politik.

This study aims to determine, understand, describe and analyze the practice of dynastic politics in local government of Jombang. This is an effort to formulate a conception of democracy that is free from corruption, collusion and nepotism in local government law in order to achieve political goals and ideals of the Indonesian people are fair, and prosperous. This study is conducted in normative and empirical literature study that prioritizes the secondary data, namely: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the secondary data is supported by the data based on primary data from the field using a competent source interviews regarding the problems in this research. In this study, it uses also some approaches, namely: legislation approach, concept approach, historicalapproach and case approach. The data obtained, it is processed comprehensivelyqualitatively and analyzed descriptively-prescriptively. Jombang conducting elections with victory by the incumbent regent, Suyanto. However, in the implementation of government Suyanto dipiimpin by a shift to democratic values through the practice of dynastic politics, because Suyanto familynya putting relatives in the area of structural officer ranks. This then lead to performance deterioration due to the government agencies in the field of public service, among other areas of health, agriculture and employment areas. And found indications of the Civil Service disciplinary offense by a campaign in the area of government agencies conducted by the Suyanto breeds. This is clearly contrary to the purpose of the law is based on Pancasila political and social norms because it involves a breach of political ethics. Keywords: Political Dynasty, Politics of Law, Political Ethics Violations

Kata Kunci : Politik Dinasti, Politik Hukum, Pelanggaran Etika Politik; Political Dynasty, Politics of Law, Political Ethics Violations