IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA TAX ALLOWANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK

BAGINDA HALOMOAN L, Irine Handiika Ikasari.S.H.,L.LM

2014 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA TAX ALLOWANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK Oleh: Baginda Halomoan L INTISARI Salah satu fungsi pajak adalah fungsi Regulerend, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dibidang ekonomi maupun bidang sosial. Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan, pemerintah memberikan fasilitas pajak berupa Tax allowance kepada penanam modal yang melakukan investasi dibidang-bidang dan/atau daerah-daerah tertentu, dengan demikian bagaimana implementasi dan realisasi dari kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan tersebut. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris-normatif yang berguna untuk mengkaji mengenai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan bahan penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitan kepustakaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil dari penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi pemberian tax allowance masih terdapat kendala yaitu berupa persyaratan rincian jenis dan nilai penanaman modal sampai pada tingkat perincian, serta KLBI yang tercantum pada lampiran Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2011 sebagai kriteria untuk mendapat fasilitas tax allowance. Dalam realisasi pemberian fasilitas tax allowance sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 mengalami penurunan.

THE IMPLEMENTATION OF POLICY FACILITIES INCOME TAX IN THE FORM OF TAX ALLOWANCE IN ITS RELATION TO FUNCTION REGULEREND TAX By: Baginda Halomoan L ABSTRACT One of the function of the tax is a function regulerend , namely tax used as an instrument to regulate the community in the fields of economic and social field .In order to increase direct investment activities in order to boost economic growth , and for the distribution of development and acceleration of development , the government provides tax allowance of tax facilities to investors who invest dibidang-bidang or certain areas, thus how the implementation of the facility policies and the realization of the income tax This is the writing of laws to be able to use the research to study empiris-normatif or relating to the implementation of the provisions of the law is factually in every incident that occurred in a law community to achieve the goals that have been set.The collection of data and the use of data, the primary and secondaryObtained through data, the primary penelitan kepustakaan meanwhile, based on data obtained through secondary field of research. The results of research of this law can be concluded that in the implementation of the tax allowance is still there are obstacles of the requirements of the details of the type and value to the level of investment details , of klbi and listed in appendix government regulation number 52 year 2011 as the criteria to receive tax allowance facilities .The facility in the realization of tax allowance since the year 2007 to 2013 decline .

Kata Kunci : Tax allowance, Fasilitas Penanaman Modal, Pajak Penghasilan Badan