PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN PERCERAIAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR: KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA DAN FEMINIST LEGAL THEORY

SAERONI, Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI.

2015 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada putusan perceraian Mahkamah Agung ditinjau berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan feminist legal theory. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu berupa kajian terhadap normanorma hukum dan peraturan-peraturan serta putusan-putusan Mahkamah Agung tentang perkara perceraian karena alasan KDRT di Peradilan Agama tahun 2011 hingga 2013. Analisa kualitatif dilakukan melalui sinkronisasi antar materi dan norma hukum yang sedang diteliti dengan norma hukum dalam KMA/032/SK/IV/2006 dan teori-teori hukum dalampemikiran feminist legal theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri korban KDRT pada putusan perceraian Mahkamah Agung belum sejalan dengan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Belum satupun putusan Mahkamah Agung telah menggunakan UU P-KDRT sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian karena KDRT, serta belum digunakannya kewenangan ex-officio hakim untuk menetapkan nafkah iddahbagi istri yang menggugat cerai karena KDRT. Ditinjau dari feminist legal theory putusan perceraian Mahkamah Agung belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Hal tersebut karena belum terpenuhinya rasa keadilan istri korban KDRTuntuk mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah bagi istri korban KDRT yang menggugat cerai.

This study aims to know and analys the legal protection for wife as victim of domestic violence (DV) in the divorce verdicts of Supreme Court within Religious Court jurisdiction on the perspective of Supreme Court Chairmen Decree Number: KMA/032/SK/IV/2006 on The Application of 2nd Book: The Guidelines for the Task Implementation and Administration of Religious Court and the feminist legal theory. This research is juridical normative research that reviews the legal norms, regulations and verdicts of the Supreme Court on the cases of divorce for reasons of domestic violence (DV) within the Religious Courts jurisdiction in 2011 to 2013. The analysis is conducted qualitatively by synchronizing between the material and the legal norms which are being studied with the legal norms in 032/SK/IV/2006 and the legal theories based on the ideas of feminist legal theory. The results of this research show that the legal protection for wife as survivor of DV in the divorce virdicts of Supreme Court have not been in line with the Supreme Court Chairmen Decree Number: KMA/032/SK/IV/2006 on The Application of 2nd Book The Guidelines for the Task Implementation and Administration of Religion Court. There are no one of the Supreme Court virdicts has considered DVA to decide divorce casescaused by domestic violence and no one has used the ex-officio authority of judge to decide nafkah iddahin contested divorce cases because of domestic violence. According to the feminist legal theory the divorce verdicts of Supreme Court have not given enough legal protection for wife as victim of domestic violence. That is because of the verdicts of Supreme Court have not complied feeling justice of wife as victim of domestic violence to get nafkah iddah and mut’ah on the contested divorce cases.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, KDRT, Feminist Legal Theory, Putusan, Perceraian