Community Resistance in a Water Treatment Project: Experiences of a Coastal Community in Banyuwangi, East Java

TRI JATMIKO, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng, Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Polusi perairan dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan telah muncul isu yang serius di wilayah pesisir Indonesia. Walaupun penyelesaian masalah polusi di kawasan pesisir telah menjadi atensi, pemerintah masih menghadapi masalah dalam pendirian instalasi pengelolaan limbah di wilayah Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan penerimaan dan penolakan masyarakat sekitar lokasi pengolahan limbah pengolahan ikan di wilayah Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami apakah pemerintah telah memberikan informasi yang cukup terkait resiko dari pembangunan instalasi pengolahan limbah cair di lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan questionnaire yang disebarkan disekitar lokasi proyek. Sebanyak 81 responden diambil secara purposive dengan mempertimbangkan jarak rumah ke lokasi proyek, mata pencaharian, dan apakah mereka mengetahui adanya proyek tersebut. Data dianalisis dengan menggunakan descriptive analysis. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan responden, pekerjaan sebagai nelayan, dan jarak dari lokasi proyek memiliki pengaruh yang penting dalam preferensi masyarakat dalam menerima atau menolak proyek. Responden yang cenderung menolak adalah masyarakat yang telah tinggal lebih dari 15 tahun dilokasi, pendidikan yang rendah, dan tinggal kurang dari 100 meter dari lokasi proyek. Persepsi masyarakat terhadap kejelasan informasi menunjukkan bahwa pemerintah belum memberikan informasi yang cukup terkait resiko yang muncul dan siapa yang harus menanggung resiko tersebut. Penolakan masyarakat terhadap proyek terkait dengan alasan kerusakan bangunan, jarak proyek dari rumah warga, sosialisasi yang tidak cukup, dan resiko hilangnya mata pencaharian sebagai nelayan. Pemerintah harus memastikan kombinasi eksistensi masyarakat dan kepentingan lingkungan dapat terakomodasi satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi program. Penelitian ini merekomendasikan adanya insentif dari pemerintah untuk mengatasi dampak proyek dan menyelesaikan kesenjangan informasi untuk membangun komitmen terhadap kebijakan pemerintah ini.

Water pollution and fish depletion have become increasingly visible as serious issues of the coastal areas of Indonesia. Despite a desire for water pollution issues to be addressed, the government and local peoples have been faced with problems with the operation of the water treatment project in Banyuwangi, East Java. This study aims to investigate the reason why people reject water treatment project and clarify the information disparity of local that has not been solved during the development of the project. Based on the analysis of 81 respondents from a field survey in 2014, the results show that people’s existence on the coastline and their daily livelihood is elemental to consider before a decision to build water treatment can be made. Education, occupation, and distance from project site seem to have important roles in the preference for support or opposition. Most of the respondent who rejected the program was fishermen who stay more than 15 years, with low education, and reside less than 100 m from the project. The perception of information clarity regarding the perceived risk and who should bear the risk were not fully address by government. The major argument for not support the programs were related to house damaged during the development, distance to settlement, socialization, smell problem, and live hood obstruction concern. Most of the respondent also agreed that information regarding the project was not well delivered. Benefit and the risk of the project were not properly address to the locals. The government has to ensure that the combination of coastal people and environmental interest can accommodate one another. In the Muncar case, the government needed to make an effort to gauge the costal inhabitants’ perception of building a water treatment program before the project even began. Finally, this paper concludes that the government should deliver incentives to address the consequences of the program and solve information disparity in order to build a credible commitment toward this governmental policy.

Kata Kunci : Conflict, Water pollution, water treatment, Fishery, Information Disparity, Muncar, Banyuwangi Regency