KINERJA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004: Studi Kasus DPRD Kabupaten Kulon Progo Periode 2004 - 2009

DJUWARDI, DRS., Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2015 | Tesis | S2 STUDI KEBIJAKAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah sendiri menurut UU 32 th 2004 tersebut terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Dengan demikian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang baru berumur sekitar lima tahun akhirnya direvisi. Di dalam diktum menimbang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan: “bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.” Perubahan suatu undang-undang adalah hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mengikuti perkembangan masyarakat. . Berkaitan hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, khusus Pasal 40 yang menyebutkan, bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kata kunci : Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Act No. 22 of 1999 on Local Government which was only about five years finally revised and replaced by Act No. 32 of 2004 on Regional Government. In the dictum weigh Act No. 32 of 2004, stated: \\"That Act No. 22 of 1999 regarding the Regional Government is not in accordance with the development of the state, political subdivision, and the demands of regional autonomy that needs to be replaced.\\" The change of the law is a natural thing in the life of the nation, to follow the development of society. However, changes in Act No. 22 of 1999, which became effective from 1 January 2001 is a matter that should be taken with caution. Although it is the mandate of the Assembly, critical thinking must still be put forward, so there should be no repetition as well as changes in Act No. 18 of 1965 by Law No. 5 of 1974 and Act No. 5 of 1979 by Law No. 22 of 1999. One of the highlights is the observed change in the relationship between the Local Government Council. One source of the problem is the understanding the difference, especially in the understanding of Article 16 paragraph (2) of Law No. 22 of 1999 which states that: \\"Parliament as a legislative body area located parallel to and become a partner of Local Government.\\" This provision expressly puts Parliament equal to the executive, even referred to as partners. Understanding partners here clearly requires cooperation and good relations between the legislative and the executive. Keyword : Act No. 22 of 1999 on Local Government

Kata Kunci : Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; Act No. 22 of 1999 on Local Government