PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

MICHAEL SILALAHI, Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini berjudul “Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sleman” bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis lebih dalam kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah dalam menegakkan kode etik di Kabupaten Sleman dan upaya oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap responden yaitu notaris yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan Dewan Kehormatan Daerah. Disamping itu juga dilakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Sleman. Setelah data terkumpul, maka analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman belum berjalan dengan maksimal, karena adanya faktor-faktor yang menghambat kinerja Dewan Kehormatan Daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain dari sisi proses penjatuhan sanksi, psikologis, kualitas penjatuhan sanksi dan waktu serta ruang lingkup wilayah kerja yang dinilai terlalu luas. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah terkait dengan penegakan Kode Etik Notaris adalah dengan melakukan pengawasan secara rutin kepada notaris dengan memberikan pengarahan dan pembinaan pada rapat rutin anggota setiap 3 bulan sekali. Dewan Kehormatan Daerah hanya memberikan sanksi sebatas teguran baik lisan dan tulisan dan diharapkan adanya berita acara terhadap penjatuhan sanksi tersebut. Kata Kunci: Notaris, Dewan Kehormatan Daerah, Penegakan, Kode Etik, dan Kabupaten Sleman

This study entitled “ Notary’s Code of Ethics Enforcement by The Regional Board of Honor in Distric Sleman”, aims to more determine, asses, and analyze the obstacles being encountered by the Regional Board of Honor in establishing the Code of Ethics in Sleman. This study uses empirical and juridical approach which uses primary an secondary data. The primary data is obtained through interviews while secondary data is collected by literature study. Some notaries who are considered to be able to meer the specified criteria to this study and approved by the Regional Board of Honor are selected for interviews. In addition, interviews are also conducted with the chairman of Indonesian Nottaries Association of Regional Sleman. All data that has been collected is analyzed qualitatively. The result show that the enforcement of the codes of ethics by Regional Board of Honor in District Sleman is not yet properly running. This occurs because of some factors which detain it’s performance These factors are the process for imposing sanctions, physchological approach, the quality of imposing sanctions and time and scope of work area which is considered to be too broad. The solution that is possibly done by the Regional Board of Honor in enforcing code of ethics within notaries in Sleman is by monitoring consecutively to provide direction and guidance in the form of conducting meetings once every three months.The Regional Board of Honor is also expected to give oral and/or written sanctions and provide the files of it’s imposing. Keywords: Notary, DKD (Regional Board of Honor), Code of Ethics, Enforcement, and District Sleman

Kata Kunci : Notaris, Dewan Kehormatan Daerah, Penegakan, Kode Etik, dan Kabupaten Sleman; Notary, DKD (Regional Board of Honor), Code of Ethics, Enforcement, and District Sleman