INTEGRASI INFORMASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE UNTUK MENDUKUNG LAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

WIMBO BUDI PRASOJO, S. KOM, Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.; Drs. Bambang Nurcahyo Prastowo, M.Sc.

2014 | Tesis | S2 MAGISTER TEKNIK INFORMASI

Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Model penerapan e-Government di setiap lembaga akan sangat tergantung kepada tugas, fungsi dan wewenang yang diemban oleh setiap lembaga pemerintah. Integrasi sistem merupakan faktor yang harus mendapat prioritas utama agar bisa mewujudkan e-Government guna meningkatkan layanan pada masyarakat. Integrasi sistem mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi baik jaringan, infrastruktur informasi (content) maupun aplikasi yang digunakan. Namun integrasi bukan berarti seluruh sistem yang akan dibangun harus menggunakan platform yang sama, tetapi bisa bekerja secara simultan dan terintegrasi secara proses bisnis sekalipun dengan platform yang berbeda. Kebijakan pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung e-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bahwa pengembangan Sistem Informasi dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masing-masing SKPD mengembangkan sistem informasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerjanya sehingga dalam pengembangan sistem informasi tersebut sangat bervariasi platformnya dan kurang memperhatikan aspek integrasi. Pengembangan sistem yang tidak terintegrasi mengakibatkan kesulitan ketika membutuhkan suatu data atau informasi yang berasal dari berbagai sumber data, karakteristik data yang berasal dari dua atau lebih sistem yang telah berjalan berbeda, baik terpisah secara fungsional ataupun secara fisik (database server berbeda). Sistem yang belum terintegrasi membuat beberapa sistem informasi melakukan proses input data yang sama dalam dua atau lebih sistem yang berbeda sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksinkronan data dari sumber yang berbeda. Misalnya Sistem Perijinan melakukan input data penduduk, padahal data kependudukan sudah ada di database kependudukan yang berada di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Duplikasi pemasukan data tersebut menyebabkan ketidakseragaman data sehinga mengakibatkan data alamat penduduk yang ada di database perijinan dan database kependudukan bisa berbeda. Pada tesis ini, peneliti membuat rancangan integrasi informasi dengan pendekatan service oriented architecture (SOA) menggunakan menggunakan web service dengan format data XML. Penerapan SOA untuk mengembangkan integrasi berbasis layanan dengan metode entity-centric dalam interoperabilitas antar aplikasi pemerintahan reusability dari layanan tersebut. Integrasi informasi yang dikembangkan dalam penelitian ini dibuat dengan cara menyediakan midleware khusus untuk server web service yang akan diakses oleh aplikasi klien dari seluruh SKPD.

Presidential Instruction No. 3 / 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government, mandates every Governor and Regent / Mayor to take the necessary steps in accordance with the duties, functions and their respective authorities to the implementation of the development of e-Government nationally. Models of e-Government in each institution will be very dependent on the tasks, functions and authority carried by any government agency. System integration is a factor that should receive top priority in order to realize e-Government to improve service to the community. System integration includes the entire network infrastructure better information systems, infrastructure information (content) and applications used. But integration does not mean the whole system to be built must use the same platform, but it can work simultaneously and integrated business processes even with different platforms. Policy development of Information Technology (IT) to support e-Government in Local Government Sleman that the development of Information System managed by each regional work units (SKPD). Each SKPD develop information systems to support the basic tasks and functions of its businesses resulting in the development of information systems is highly variable and less attention to aspects of its platform integration. Development of integrated systems that do not require a cause difficulties when the data or information derived from various data sources, data characteristics are derived from two or more systems that have been running different, both functionally separated or physically (the database server is different). Integrated system that has not made some information system to process the same input data in two or more different systems that result in ketidaksinkronan data from different sources. For example Licensing System to input data of the population, whereas population data already exists in the database population residing in the Office of Population and Civil. Duplication of data entry is causing unequal resulting data so that data addresses the existing population in the licensing database and the database can be different population. In this thesis, the researcher makes the design of information integration approach to service oriented architecture (SOA) using web service using XML data format. Application of SOA to develop services-based integration method in the entity-centric applications interoperability between government reusability of the service. Integration of information developed in this study by providing midleware created specifically for web server service to be accessed by client applications from all SKPD.

Kata Kunci : SOA, Web Service, XML, integrasi informasi, interoperabilitas