KAJIAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS MENURUT PASAL 20 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

AMRI NASUTION, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Mengenai Bentuk Persekutuan Perdata Notaris Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai persekutuan perdata notaris menurut peraturan perundang-undangan serta mengkaji dan menganalisis mengenai kemandirian notaris dalam persekutuan perdata notaris menurut Pasal 20 UUJN-P. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengutamakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer yang dipergunakan untuk mempertajam analisis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang kemudian dilengkapi dengan komunikasi langsung (wawancara) narasumber. Selanjutnya data yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi keberadaan persekutuan perdata notaris bersumber pada Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (2) UUJN-P sebagai ketentuan khusus serta KUHPerdata sebagai ketentuan umumnya. Persekutuan perdata notaris dibandingkan dengan persekutuan perdata pada umumnya memiliki perbedaan mendasar dalam hal pengertian, inbreng, tujuan didirikannya persekutuan, persyaratan pendirian, tanggung jawab para sekutu, hubungan antar sekutu beserta berakhirnya persekutuan. Kemandirian notaris dalam Persekutuan Perdata Notaris menurut Pasal 20 UUJN-P tidak akan terpengaruhi meskipun notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Kemandirian notaris diwujudkan dengan tetap bertindak sendiri-sendiri dalam hal pembuatan akta, berikut mengenai manajemen dan administrasi kantor, hubungan dengan klien, serta pengelolaan dokumen notaris. Seorang notaris dalam persekutuan perdata notaris hanya akan bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja. Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Notaris, Kemandirian

The study entitled “Juridical Study Of Civil Partnership Of Notary By Article 20 Of Law Number 2 Of 2014 On Amendment To The Law Number 30 Of 2004 On Notary”, aims to determine, assess and analyze on a civil partnership notary according to laws -undangan as well as reviewing and analyzing on the independence of civil partnership notary notary in accordance with Article 20 UUJN. This research was conducted through a normative juridical approach, ie research with emphasis on secondary data consisting of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. This study is also equipped with the primary data used to refine the analysis. Secondary data collected through the study of documents which are then equipped with direct communication (interview) speakers. Furthermore, the data that have been obtained are analyzed qualitatively. The results showed that the existence of the existence of a civil partnership notary rooted in Article 20 paragraph (1) and (2) UUJN-P as well as the specific provisions of the Civil Code as a general provision. Fellowship of civil notary when compared with the more general civil partnership aims for cost efficiency, reduce the number of inbreng, facilitate clients in deed as well as minimize the maintenance cost fellowship. Independence of the Civil Alliance Notary notary in accordance with Article 20 UUJN-P are not affected despite his notary run in the form of a civil partnership. Independence is realized with fixed notary act alone in deed, following on the management and administration of the office, the relationship with the client, as well as the management of notarial documents. A notary in civil partnership will only be responsible for the deed made by him or in front of it. Keywords : Civil Guild, Notary, Independence

Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Notaris, Kemandirian; Civil Guild, Notary, Independence