Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) terhadap Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Peserta Jamkesmas (Puskesmas Kepil II Wonosobo). Magister Hukum Kesehatan. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada

DEDDY ROEMANSYAH, Drg. Suryono, S.H., MM Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui implementasi sistem jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan serta perlindungan Hukum bagi masyarakat miskin penerima Jamkesmas di Puskesmas Kepil II Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Alasan penggunaan metode kualitatif yaitu untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program jaminan kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan hasil sebagai berikut; Ketidakakuratan data penduduk miskin yang berhak menerima Jamkesmas, Ketidakjelasan jenis pelayanan kesehatan dan dana kesehatan yang ditanggung pemerintah,perbedaan pelayanan RS atau Puskesmas terhadap pasien Jamkesmas, Ketidak mengertian proses administrasi Jamkesmas. Penulis menyimpulkan bahwa terkait Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan jamkesmas maka Pemda Wonosobo Mengeluarkan beberapa peraturan Untuk perlindungan Hukum Pasien jamkesmas antara lain Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Wonosobo Nomor 440/643/VII/2008 Tentang Realokasi Dana dan Jumlah Masyarakat miskin PerPuskesmas dan Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di puskesmas Dan Jaringannya Se-Kabupaten Wonosobo Tahun 2008. Serta Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 9 tahun 2009 Tentang Retribusi pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas Dan Labkesda. Kata Kunci : Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum

The aim of this research is to know about the Implementation of public Health Insurance system towards health services and legal protection for jamkesmas’ members in Puskesmas Kepil II Wonosobo. Descriptive qualitative with empiric juridical approach is used in analyzing this research. The reason why the researcher uses this qualitative method is to analyze the implementation of the program and identify the obstructions in realizing the program of public insurance system. The result of this research shows that there are inaccuracies data about destitute society who have the right to get the public health insurance. Obscurity of health services and health fund from the government, the differentiate of health services of each Jamskesmas’ members, and also misunderstanding about the process of Jamkesmas administrations. The researcher concludes that to support the implementation of public health insurance, the government of Wonosobo produces some decrees legal protection to protect Jamkesmas’s members like the decree of the head of health department and Social Prosperity of Wonosobo number 440/643/VII/2008 about re-allocation of fund and the numbers of destitute society in each Puskesmas and the fund operational guidance of public health insurance in all of Puskesmas of Wonosobo in 2008. Besides that, there is a decree of Wonosobo Government point 9 year 2009 about the retribution of health services in Puskesmas of Wonosobo. Key Words : Jamkesmas, Health Services, Legal Protection

Kata Kunci : Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Hukum; Jamkesmas, Health Services, Legal Protection