IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Studi Kasus: Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta)

SHEILA KUSUMA WARDANI AMNESTI, Aminoto, S.H., M.Si

2015 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas pelayanan publik atas pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kebijakan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Penelitian ini bersifat deskriptif, dan peneltian ini termasuk penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Data primer dikumpulkan berdasarkan studi pustaka berdasarkan bahan-bahan pustaka mengenai teori perundang-undangan, teori otonomi daerah, teori kebijakan public, serta teori good governance dan teori pelayanan publik. Dengan ditambah data hasil wawancara di lapangan dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Surakarta. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan didapatkan hasil penelitian yaitu telah dipenuhinya asas-asas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Kota Surakarta atas kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). Dalam hal pengaturan dasar hukum kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) diatur dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 dan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur, jadi Perwali Nomor 11A Tahun 2012 dapat dikatakan sebagai peraturan yang dikeluarkan berdasarkan asas Freies Ermessen demi menunjang keberhasilan terwujudnya program wajib belajar (9) Sembilan tahun menuju program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

This research was intended to identify implementation of public service principle on education service by Surakarta government in execution of Surakarta Community Education Aid Program. It is juridical normative research that base on Law number 25/2009 on Public Service. It used descriptive method. Primary data was collected with literary study based on literary material concerning law theories, local autonomy theory. It was added with data from interview in field with Surakarta education and Sport office. Data was analyzed using descriptive qualitative method. Result of the research is fulfillment of public service in execution of education service by Surakarta government in implementation of Surakarta Community Education Aid Program. In this case, legal base of Surakarta Community Aid Program is Regulation of Surakarta Major number 11A/2012 and till now there is no Local regulation regulates it. So regulation of the Major number 11A/2012 is regulation issued based on Freies Ermessen principle to support success of nine year compulsory education program toward twelve year compulsory education program.

Kata Kunci : Pelayanan Publik. Pelayanan Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta