TINJAUAN TERHADAP PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
IIN HASYIM ADO, Sigid Riyanto, SH., M.Si.
2015 | Tesis | S2 KenotariatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang karakteristik persekutuan perdata notaris pasca berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta kemandirian jabatan notaris dan pelaksanaan kewajiban rahasia jabatan notaris dalam pelaksanaan persekutuan perdata notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Karakteristik persekutuan perdata notaris pasca berlakunya Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris adalah persekutuan ini dibuat berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama para notaris untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam pelaksanan jabatan notaris. Pembentukan persekutuan perdata notaris tidak akan mempengaruhi atau mengurangi sifat kemandirian dan ketidakberpihakan notaris serta kewajiban menjaga kerahasiaan dalam menjalankan jabatannya selama para notaris yang bergabung tetap menjalankan dengan benar apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai notaris sebagaimana yang telah diucapkan dalam sumpah jabatan notaris. Notaris tetap bertindak sendirisendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap dokumen protokol yang disimpannya.
This research aims to identify and learn about the characteristics of notary civil partnership after the enactment of law number 2 of 2014 on the amandment of law number 30 of 2004 about public notary and the independence of the public notary and the implementation of professional secrecy obligation of notaries in the implementation of notary civil partnership. This research is a juridical normative research. Juridical normative research is conducted legal research by examining library materials or secondary data. This type of reseach is literature research sourced from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then the data were analyzed using qualitative methods. This partnership is based on agreements between the notary to put something in the partnership aims to seek profits with regard to the independence and impartiality in the execution of the notary office. The formation of a notary civil partnership shall not affect or prejudice to the independence and impartiality of the notary and also the obligation to keep the confidentiality as long as the notary who joined still run obediently about the rights and the obligations as public notaries as has been stated in the public notary oath. Notary act each and only responsible for the deed made by him, including the deposit of the protocol document.
Kata Kunci : Persekutuan Perdata, Notaris