THE GOVERNANCE OF PEDESTRIAN FACILITIES DEVELOPMENT IN YOGYAKARTA SPECIAL REGION

DANIEL YUDHA WIHARJO, Prof. Ir. Bakti Setiawan. M. A., Ph. D.

2014 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi di Indonesia yang terkenal dengan kota pendidikan dan pariwisata budaya. Sama seperti provinsi lain di Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghadapi masalah-masalah perkotaan. Salah satu masalah perkotaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor pribadi di daerah perkotaan. Peningkatan ini menimbulkan permasalahan transportasi misalnya kemacetan dan polusi udara. Pembangunan fasilitas pejalan kaki adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan transportasi di perkotaan. Fasilitas pejalan kaki yang memadai dapat memacu pertumbuhan pejalan kaki. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank menemukan bahwa tidak memadai nya fasilitas pejalan kaki akan memicu pejalan kaki memilih menggunakan kendaraan bermotor. Namun demikian fasilitas pejalan kaki di Indonesia dan juga di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memadahi. Hal tersebut semakin memacu masyarakat untuk menghindari berjalan kaki. Penyediaan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pejalan kaki di Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah. Proses penyediaan fasilitas pejalan kaki di Indonesia melibatkan beberapa pihak yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, kesepakatan antara pihak-pihak tersebut dalam proses penyediaan fasilitas pejalan kaki dapat mempengaruhi kualitas pembangunan fasilitas pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh proses kolaborasi antar pihak-pihak yang terlibat pada proses penyediaan fasilitas pejalan kaki di Daerah Istimewa Yogyakartaterhadap kualitas dari realisasi pembangunannya. Penelitian ini menganalisis proses atau prosedur yang digunakan dalam penyediaan fasilitas pejalan kaki di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Selanjutnya analisis tersebut akan dihubungkan dengan realisasi penyediaan fasilitas pejalan kaki. Pada pelaksanaannya penelitian ini, menggunakan metode diskripsi yang dikombinasikan dengan metode penjelasan (explanatory research). Metode deskribsi digunakan untuk menggambarkan kolaborasi yang terjadi pada proses penyediaan fasilitas pejalan kaki. Selain itu penelitian ini juga menggambarkan kondisi fisik dari fasilitas pejalan kaki yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Kemudian dari penggambaran tersebut, didapatkan penjelasan bagaimana kolaborasi antar pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat mempengaruhi realisasi penyediaan fasilitas pejalan kaki. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari pejalan kaki dengan membagi kuesioner serta data primer yang didapatkan dari pemegang tanggung jawab penyediaan fasilitas pejalan kaki (pemerintah) dengan menggunakan wawancara. Temuan yang paling penting yang didapatkan pada penelitian ini adalah tidak adanya integrasi dalam relaisasi antara masing-masing pemegangtanggungjawab. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan tujuan pokok antar instansi dan tidak adanya aturan yang mewajibkan tiap instansi untuk saling ber integrasi, khususnya pada penyediaan fasilitas pejalan kaki. Temuan penting lainnya adalah kurangnya perhatian atas fasilitas pejalan kaki yang disebabkan karena masin-masing instansi tidak memiliki prioritas bagi pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Yogyakarta Special Region is famous not only as a tourist attraction but also as a student destination. Thus Yogyakarta Special Region attracts people from all over Indonesia every year. Moreover, Yogyakarta Special Region faces some urban trans problems. One of the problems is the motorized vehicle growth which eventually can cause air pollution and traffic congestion. Furthermore, one of the solutions to overcome motorization problem is the development of pedestrian facilities. Adequate pedestrian facility holds the important role to generate pedestrian movement. Asian Development Bank in Asian cities found that the current pedestrians will easily shift to motorized vehicle, if the pedestrian facilities are inadequate (Leather, Fabian, et al., 2011). Nevertheless, the condition of pedestrian facilities in Yogyakarta Special Region is inadequate. Thus it made people think that motorized vehicle is more prefereble than walking. In Indonesia, provision of transportation infrastructure such as road and pedestrian facilities are governmentâ's responsibility. Moreover, there are some stakeholders that involve on the governance of the provision of pedestrian facilities in Indonesia. Hence, governance arrangement could influence the quality of the provision of pedestrian facilities. The research aim is to explain how the quality of current pedestrian facilities can be affected by current governance arrangement in Yogyakarta Urban Area in Yogyakarta Special Region. Moreover, this objective will be achieved by analyzing the current process of the governance arrangement in the provision of pedestrian facilities in Yogyakarta Urban Area. In addition, the result of the analysis will be connected to the quality of the current pedestrian facilities. To address the objective a research question has been formulated. That question is What is the effect of the current governance arrangements on the quality of the provision of pedestrian facilities in the Yogyakarta Urban Area? This research has been conducted bycombining the descriptive method and explanatory method. Furthermore, this research described the current governance arrangement in the provision of pedestrian facilities and the quality of pedestrian facilities in Yogyakarta Urban Area. Moreover, explanatory method was used to explain how current government arrangements affect the provision of pedestrian facilities in Yogyakarta Urban Area. Furthermore, primary data was obtained by conducting questionnaire to the pedestrian and semi structured interview with purposive sampling technique to identify key respondent that involve on the provision of pedestrian facilities. Based on the findings, it can be concluded that the effect on the current governance arrangement on the provision of pedestrian facilities are the pedestrian facilities development that is not integrated. This effect is the result of the nonappearance of clear stated common objective of the actors and the absence of formal coordination mechanism on the provision of pedestrian facilities. Moreover, the other effect is lack of attention on the pedestrian facilities development driven by the absence of the actors' priority on pedestrian facilities development.

Kata Kunci : Pedestrian Facilities, Governance arrangement, Sustainable Transportation, Walkability,Yogyakarta.