PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA MAGELANG (1900-1942)

WAHYU SETYANINGSIH, Dr. Nur Aini Setyawati, M.Hum

2014 | Tesis | S2 Ilmu Sejarah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan infrastruktur dari pedesaan ke perkotaan di kota Magelang tahun 1900 sampai 1942. Tahun 1900 dipilih sebagai batasan awal dalam penelitian ini karena tahun 1906 Magelang berubah status menjadi gemeente dan tahun 1926 statusnya menjadi stadsgemeente sehingga berwenang dalam mengembangkan kotanya, termasuk mengatur pengadaan infrastruktur. Tahun 1942 dipilih sebagai batasan akhir karena merupakan tahun berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di kota Magelang sehingga berbagai kebijakan terhenti karena pergantian kekuasaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kondisi umum kota Magelang? Bagaimana perkembangan infrastruktur di kota Magelang? Apa saja dampak dari perkembangan infrastruktur? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis yang meliputi: heuristik, kritik sumber baik eksternal maupun internal, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip, baik berupa dokumen, majalah maupun foto, dan literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, kondisi umum kota Magelang merupakan daerah pedalaman yang letaknya strategis di antara jalur Semarang dan Yogyakarta dan didukung oleh curah hujan, iklim, dan sumber daya alam. Kedua, perubahan infrastruktur karena adanya perubahan status kota Magelang dari gemeente menjadi stadsgemeente. Perubahan status ini menyebabkan pemerintah kota Magelang mempunyai kewenangan lebih luas dalam mengatur perkembangan kota salah satunya dalam pengadaan infrastrukur. Infrastruktur yang ada di kota Magelang meliputi: akses jalan dan transportasi, sistem pengairan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas dana pinjaman, gedung perkantoran, fasilitas komunikasi, fasilitas pelistrikan, fasilitas keagamaan, fasilitas pemakaman, dan fasilitas hiburan dan penginapan. Ketiga, dampak dari perkembangan infrastruktur adalah tata ruang kota Magelang semakin rapi, lapangan pekerjaan yang beragam, banyak industri yang berkembang, banyak pertokoan, banyak perusahaan asing, dan beraneka pajak di kota Magelang. Kata kunci: infrastruktur, pedesaaan, perkotaan, Magelang.

This study attempts to find out changes from rural to urban infrastructure in Magelang city from 1900 to 1942. The year 1900 is set as the beginning point of the study since in 1906 Magelang received the status of gementee and in 1926 stadsgementee which enabled it to have the authority to develop the city, including the management of infrastructure provision. The year 1942 is set as the end point since it marked the end of the authority of the Netherland Indies government in Magelang so that a number of policies had to be terminated as a result of the power transition. Several questions in the study were: what was the general condition of Magelang? How did Magelang undergo changes in infrastructure? What were the impacts of the infrastructural development? The study employed historical-critical method which comprised heuristics, external and internal source criticism, interpretation, and historiography. Included in the sources studied were archives - documents, magazines, and photographs - and literatures related to the study. The study resulted in three conclusions. First, in general, Magelang city is a part of inland region strategically located in the route between Semarang and Yogyakarta with favorable rainfall, climate, and natural resources. When Magelang was occupied by the Dutch in 1813, rural infrastructures began to be developed with road access as the main infrastructure allowing easier transport of farm produce demanded in international market. Second, infrastructural shift in Magelang occured due to the change in the status of the city, from gementee become stadsgementee. The changes in status led to the greater authority the Magelang municipality had in regulating the city development, including the provision of infrastructures. Infrastructures in Magelang municipality consisted of road access and transportation, water system, education facilities, health care facilities, loan facilities, office buildings, communication facilities, electricity facilities, religion service facilities, cemetery facilities, and entertainment facilities. Third, as the impacts of the infrastructural development, Magelang city land-use planning began to be well-ordered; there flourished more diverse employments, a growing number of industries, more stores, and more foreign companies, as well as various taxes taking effect in Magelang municipality.

Kata Kunci : infrastructure, rural, urban, Magelang.