POLITISASI DAN NETRALITAS BIROKRASI (Studi Kasus Analisis Pengaruh Etnisitas Dalam Pengisian Jabatan Struktural Eselon II Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Paska Pilkada 2010)

HAUNAN FACHRY R, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi.OP

2014 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Bermainnya politik etnis Dayak dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Sintang melahirkan interaksi tidak sehat antara etnis Dayak dan etnis-etnis lain di Kabupaten Sintang. Kebangkitan politik etnis Dayak membuat pengaruh etnisitas sangat kuat dalam pengisian jabatan Eselon II pada jajaran Birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Sintang setelah pilkada 2010. Oleh karenanya tulisan ini ingin melihat bagaimana pengaruh etnisitas dalam Jabatan Eselon II setelah Pilkada Kabupaten Sintang tahun 2010. Tesis ini menggunakan beberapa pendekatan teoritis, mulai dari teori birokrasi ala Weberian. Dimana di dalamnya juga mencakup tentang netralias birokrasi, penggunaan politik birokrasi, konsep politik identitas etnisitas, dan yang terakhir mengenai rekrutmen pejabat yang mengutamakan pendekatan meritokrasi. Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari teori dan metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Dayak memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan terutama jabatan birokrasi. Bermainnya politik etnis Dayak dalam Pilkada mempengaruhi pola dukungan yang terfragmentasi atas kesamaan identitas yang dimiliki. Hal ini juga yang kemudian menular pada birokrat yang tidak mampu menahan diri untuk tetap Netral. Selain itu politisipun lebih tertarik untuk menggunakan birokrasi sebagai mesin politiknya. Tidak netralnya para Birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahawasanya ada kepentingan yang dibawa oleh masing-masing aktor dalam Pilkada. Politisi untuk menang dalam Pilkada, dan birokrat untuk mendapatkan jabatan yang lebih strategis. Sehingga tidak heran, setelah pilkada berlangsung banyak sekali politisasi jabatan yang terjadi. Setelah terpilihnya pasangan Dayak sebagai Bupati dan Wakil Bupati baru, berdampak pada jabatan-jabatan Eselon II di Kabupaten Sintang. Dimana rekrutmen yang dilakukan akan di dominasi oleh etnis Dayak, dan menyingkirkan etnis lainnya. Penempatan pejabat lebih mengutamakan atas kesamaan etnis dan juga kedekatan antara politisi dan birokrat yang loyal. Sistem meritokrasi yang mengutamakan kinerja dari individu pejabat, tidak lagi dijadikan sebagai panduan utama dalam penempatan pejabat Eselon II. Pengisian jabatan yang dilakukan paska Pilkada tidak terlepas dari intervensi Bupati terpilih. Hasilnya tentu saja pengangkatan dan pengisian jabatan Struktural Eselon II di Kabupaten Sintang sangat dipengaruhi oleh kesamaan etnis, terutama etnis Dayak sebagai pemenang dalam Pilkada lalu.

This study leads to see the influence of ethnicity in pointing out structural positions of Echelon II after Sintang regency leader election 2010. The play of politic of Dayak ethnic in struggle to get political and bureaucratic positions in Sintang created unfair (unhealthy) interaction between Dayak ethnic and other ethnics in Sintang. The rise of politic of Dayak ethnic made the influence of ethnicity extremely strong in pointing out positions of Eshelon II in Sintang local government bureaucracy after Sintang regency leader election 2010, particularly by the formers of Dayak ethnic. The work of politic of Dayak ethnic in regency leader election affected the model of endorsement that fragmented on behalf of the similarity on identity, including religious identity and particularly ethnic similarity. Thus contention amongst ethnics, especially which involved Dayak ethnic and comers ethnic was logical consequence. Ethnic influence in local politics also spread to bureaucrats who couldnt stay neutral, even politicians seemed more interesting to put them into its political machine. This circumstance showed that there were many interests of each politician in regency leader election, either for politicians to win the struggle in political arena or bureaucrats to get higher rank in positions. As the result of direct regency leader election and elected Dayak formers as new Bupati and Wakil Bupati, affected to point out positions of Echelon II in Sintang regency. As we know, the recruitment of bureaucrats would be dominated by formers of Dayak ethnic and putting away other ethnics. Functionary appointment was based on ethnic similarity and close relationship between loyal bureaucrats and politicians. Meritocracy system that gave priority to the performance of politician itself, no longer become prime reference to appoint high rank officers of Echelon II. Pointing out for structural positions in Sintang after regency leader election was full of Bupati intervention and his success team during campaign, especially by bureaucrats. Then the functionary appointment of Echelon II in Sintang after regency leader election 2010, either in terms of the shift or mutation in public office put ethnicity (Dayak) as the main consideration, especially for strategic positions.

Kata Kunci : Politik Etnisitas, politik dan netralitas birokrasi, dan politisasi jabatan.