Implikasi Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

MUH. SALMAN DARWIS, Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 HUKUM LITIGASI

Keberadaan DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu, menimbulkan berbagai persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas atau tolak ukur yang digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (rule of ethics) dan penegakan hukum (rule of law). Penelitian ini bertujuan, 1) Menganalisis Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKEII/ 2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013 tentang Pelanggaran Kode Etik oleh KPU Kota Tangerang, 2) Mendeskripsikan dan menganalisis secara yuridis Putusan (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kota Tangerang Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 serta dampaknya tehadap pelaksanaan kewenangan DKPP, 3) Menguraikan regulasi serta problematika penyelesaian sengketa Pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan yakni studi kasus yudisial (case approach), Putusan DKPP Nomor 83/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 84/DKPP-PKE-II/2013. Pendekatan kasus dalam penelitian ini didasari tujuan penelitian ini, yaitu memberikan gambaran problematika penyelesaian sengketa Pemilu dalam rangkaian proses litigasi (acces to justice), dan menganalisis kerancuan antara penegakan hukum dan penegakan etik. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa latarbelakang DKPP mengeluarkan putusan yang merupakan kewenangan KPU dan Bawaslu yaitu, 1) mengisi kelemahan dalam proses penyelesaian sengketa penetapan calon peserta Pilkada melalui saluran hukum di PTUN, 2) dengan menggunakan dalil keadilan restoratif dan menjamin penyelenggaraan Pemilu yang beretika, DKPP masuk ke ranah penyelamatan right to be candidate, 3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu tidak mampu memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya karena hanya terbatas menyampaikan rekomendasi. Implikasi Putusan MK Nomor115/PHPU.D-XI/2013 terhadap pelaksanaan kewenangan DKPP. 1) DKPP sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus konsisten pada koridornya memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. 2) putusan DKPP seharusnya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat final and binding. 3) Keberadaan DKPP perlu ditinjau ulang.

The existence of DKPP as one of the administration institutions of elections, causing a variety of problems in the implementation of its authority. This is due to the absence of a sufficiently clear parameters or benchmarks used by DKPP in dealing the code violations of conducting the election. Finally, there is a confusion between the enforcement of ethics (rule of ethics) and enforcement (rule of law). This study aims, 1) Analyzing DKPP Decision No. 83 / DKPP-PKE-II / 2013 and No. 84 / DKPP-PKE-II / 2013 on violations of the Code by the Commission of Tangerang, 2) Describing and analyzing the judicial verdict (MK) on Election dispute Tangerang City Regional Head No. 115 / PHPU.D-XI / 2013 as well as its impact tehadap implementation DKPP authority, 3) Elaborating regulatory and dispute resolution problematic elections. This research is a juridical-normative using secondary data consisting of primary legal materials, secondary, and tertiary. The used approach is the judicial case studies (case approach), DKPP Decision No. 83 / DKPP-PKE-II / 2013 and No. 84 / DKPP-PKEII / 2013. Case approach in this study is based on the purpose of this study, giving an overview of the problem of resolving disputes in the series of litigation process(acces to justice), and analyzing the confusion between law enforcement and the enforcement of ethics. Results of the research and discussion indicate that background of DKPP published a decision which is the authority of KPU and Bawaslu namely, 1) filling out the weaknesses in the process of dispute resolution determination of the election candidates by legal channels in the Administrative Court, 2) using the argument of the restorative justice and ensure the ethical administration of elections, DKPP into the realm of salvating right to be candidate, 3) Bawaslu and Panwaslu of Provincial Election Supervisory Committee are not able to maximize its authority because of only limited express recommendation. Implications of the Decision of the Court No. 115 / PHPU.DXI / 2013 on the implementation of DKPP authority. 1) DKPP as the Electoral management bodies must be consistent in the corridors examine, hear and decide the election organizers code violations. 2) DKPP decision should be recommendation and not final and binding. 3) The existence of DKPP need to be reviewed.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kewenangan Penyelenggara Pemilu