PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

YUSNAENI KUSUMA W, Prof. M, Hawin, SH., LL.M. Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang menyebabkan direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi, apakah bentuk perlindungan hukum terhadap direksi dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sudah cukup, dan hal-hal yang dapat menghindarkan direksi dari tanggung jawab secara pribadi terhadap pembubaran perseroan terbatas. Penelitian yang hendak dilaksanakan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Guna menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian lapangan sebagai pelengkap. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pembubaran perseroan salah satunya disebabkan karena tidak dipenuhinya fiduciary duty oleh direksi perseroan, sehingga atas pembubaran perseroan tersebut, direksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut agak berbeda dengan konsepsi business judgement rule yang menyatakan bahwa seorang anggota direksi baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas pembubaran perseroan jika ia terbukti telah salah atau melakukan gross negligence, fraud, conflict of interest atau illegality; (2) Salah satu hal yang terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi direksi adalah soal prinsip Business Judgment Rule. Prinsip ini mendalilkan bahwa seorang direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukanya sebagai direktur, bila direktur tersebut meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk perseroan dan dilakukannya secara jujur, beriktikad baik demi kepentingan perseroan. Jadi Business Judgment Rule yang demikian itu dikategorikan sebagai kebijaksanaan yang fair dan masuk akal; (3) Menurut konsepsi business judgement rule, dapat tidaknya seorang anggota direksi dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas bergantung dari penyebab pembubaran perseroan tersebut. Dalam hal ini perlu diperhatikan apakah tindakan, perbuatan atau perikatan yang dibuat anggota direksi tersebut memenuhi unsur gross negeligence, fraud, conflict of interest dan atau illegality. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Direksi, Pembubaran Perseroan Terbatas

This research is aimed to understand and study the matters that can cause the director to be asked about their personal responsibility, whether the shape of the law protection to the director in the occurrence limited company’s dispersion based on the law number 40 year 2007 are sufficient, and the matter that can avoid the director from their personal responsibility upon limited company’s dispersion. The intended research is a normative juridical research, that is a research focused into library research to obtain secondary data as the main data. To support and complete data, field research are endured then. All data are analyzed then by qualitative descriptive method. The result of the research are : (1) One of the cause of limited company’s dispersion is the failure to fulfill fiduciary duty by the director of the limited company, for the result of the dispersion, the director can be applied to the section 104 subsection (2) of the Law of Limited Company. It is a little different with the business judgment rule’s conception that declare if a member of director can only asked for responsibility if they have been proved guilty or commit gross negligence, fraud, conflict of interest or illegality; (2) One of the matter related with the case of law protection for the director is a matter of Business Judgment Rule’s principle. This principle has argument that a director cannot be asked for their personal responsibility for their action that is committed during their position as director, if the director are sure if the action is the best for the company and committed honestly, with good will for the importance of the company. So, such business judgment rule are categorized as fair policy and make sense; (3) Based on business judgment rule, the ability of a member of director to be asked for personal responsibility based on the Law Of Limited Company Section 104 subsection (2) are depended of the cause of the limited company’s dispersion. In this case are important to be observed, if the action, deed or agreement that is made by the member of the director are fulfill the substance of gross negligence, fraud, conflict of interest or illegality. Keywords : Law protection, Director, Limited Company’s Dispersion.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Direksi, Pembubaran Perseroan Terbatas; Law protection, Director, Limited Company’s Dispersion