COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BURUH MIGRAN INTERNASIONAL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

IZZUL FATCHU REZA, Dr. Ely Susanto, M.B.A.

2015 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Penanganan masalah buruh migran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan dengan koordinasi dan kerjasama yang harmonis dan tersinkronisasi dengan baik. Hal ini nampak dari adanya ketidakjelasan kewenangan untuk menerbitkan izin Badan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (BPJTKI) dan kisruh buruh migran yang dilarang terbang ke luar negeri oleh pihak Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan collaborative governance yang telah dilaksanakan dalam menangani urusan buruh migran asal Provinsi DIY, dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan collaborative governance tersebut. Tesis ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deksriptif, dengan informan sejumlah delapan orang yang terlibat dalam collaborative governance penanganan buruh migran di DIY. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan belum mencapai tahap collaborative governance, namun masih sekedar kooperasi dan belum mengandung nilai konsensus demokrasi yang optimal. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan collaborative governance di DIY adalah a) tidak ada keterbukaan untuk membahas dan menyelesaikan dualisme kewenangan antara BP3TKI DIY dengan Disnakertrans DIY, b) tidak dilibatkannya LSM dan swasta dalam forum resmi collaborative governance, dan c) lemahnya teknologi dalam melacak identitas TKI ilegal. Kata kunci: collaborative governance, buruh migran, dualisme kewenangan

The caretaking of migrant labor problems in Special District of Yogyakarta hasn’t been carried out in a good coordination and synchronized cooperation. This is seen from the unclear authorization to issue the Letter of Recrutment Order (SPT) for the Private Migrant Labor Supplier (PPTKIS) and the problem of migrant labor which are banned to fly aboard by the National Board of Placement and Protection of Migrant Labor (BNP2TKI or BP3TKI). This thesis is aimed to identify the implementation of collaborative governance which is being executed in handling the problems of migrant labor from Special District of DIY and what factors are hindering that collaborative governance. This thesis uses qualitative descriptive method, with the number of informer of eight, consisted by they who involved in collaborative governance in handling migrant labor problems in DIY. The result of the research showed that the collaborative governance has been taken into account with a good coordination, but it didn’t imply an optimal democracy consensus values. Whereas, the factors hindering the implementation of collaboration in Special District of Yogyakarta are: a) there is no openness to discuss and to settle down the dualism of authority between BP3TKI DIY and Agency of Labor and Transmigration of DIY, b) The absence of civil society and private sectors into involvement of collaborative governance formal forum, and c) the weak technology in tracing the identity of illegal migrant labor. Keywords: collaborative governance, migrant labor, dualism of authority

Kata Kunci : collaborative governance, buruh migran, dualisme kewenangan