DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN EKONOMI ANTARPROVINSI INDONESIA (2005-2010)

ZULFAKHRI AUZAR, Prof. Lincolin Arsyad, Ph.D.

2015 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini membahas tren desentralisasi fiskal dan tren ketimpangan di era sistem pemerintahan Indonesia yang desentralistik setelah tumbangnya rezim Soeharto di tahun 1998 dengan mengambil skala pengukuran tingkat provinsi. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tren desentralisasi fiskal dalam bentuk rasio dana perimbangan (DBH dan DAU) dan kemampuan daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD) dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, (2) menganalisis tren ketimpangan dalam bingkai waktu desentralisasi pemerintahan 2002-2013, dan (3) menginvestigasi peran dana perimbangan dan kemampuan daerah—beserta variabel-variabel lain yang relevan—terhadap ketimpangan antardaerah selama 2005-2010. Penelitian ini berjenis kuantitatif yang menggunakan alat analisis statistis baik deskriptif maupun inferensial. Koefisien variasi digunakan untuk mengetahui konvergensi atau divergensi tren desentralisasi fiskal yang menggunakan proksi dana perimbangan, tren kemampuan daerah, dan tren ketimpangan antarprovinsi. Regresi data panel digunakan untuk mengetahui peran DBH, DAU, PAD, tingkat kemiskinan, IPM, pendapatan per kapita, dan pendapatan per kapita kuadrat terhadap ketimpangan yang diproksikan oleh indeks Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dengan tren dana perimbangan dan kemampuan daerah yang berbeda-beda, DBH dan PAD mengalami konvergensi dan DAU mengalami divergensi, (2) tren ketimpangan setiap provinsi mengalami kenaikan dan menunjukkan konvergensi, dan (3) Regresi data panel menggunakan model terpilih FEM menunjukkan bahwa DAU berperan terhadap ketimpangan sementara DBH dan PAD tidak. Variabel-variabel lain yang terbukti secara statistik berperan juga adalah IPM, pendapatan per kapita, dan pendapatan per kapita kuadrat, sementara tingkat kemiskinan tidak. Signifikannya variabel pendapatan per kapita kuadrat terhadap angka ketimpangan membuktikan bahwa hipotesis Kuznets berlaku di Indonesia di era desentralisasi. Kontribusi hasil penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah yang dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan dan merencanakan kebijakan di masa depan pada domain desentralisasi fiskal, penanggulangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan di Indonesia beserta isu-isu lain yang relevan. Kata kunci: desentralisasi fiskal, dana perimbangan, ketimpangan, kemiskin

This research discusses the provincial trends of fiscal decentralization and inequality after the fall of Soeharto’s regime in 1998. Research objectives are: (1) to analyze the trend of fiscal decentralization in terms of its allocation fund, (2) to analyze the trend of inequality during decentralization time 2002-2013, and (3) to investigate the role of fiscal decentralization funds and province’s own source revenue, along with the other relevant variables, to the inequality among provinces during 2005-2010. This is a quantitative research that involves both descriptive and inferential statistics analysis. Coefficient of variation concept is used to know the convergences or divergences of the trends of DBH, DAU, PAD, and inequality. Regression of panel data is used to investigate the role of DBH, DAU, PAD, poverty rate, HDI, income per capita, and squared income per capita to the the Gini index as the proxy of inequality. The results show that (1) while the trends of allocation funds and own-source revenue are different among provinces, DBH and PAD experience the convergence but DAU experiences the divergence, (2) the inequality trends of every province increases and they converges, and (3) regression using FEM shows that DAU has the role to the inequality while DBH and PAD do not have. Other variables which is statistically significant are HDI, income per capita, and squared income per capita. Poverty rate is not significant. The significance of squared income per capita proves that Kuznets’ hypothesis is accepted in the case of Indonesia’s decentralization era. The contribution of this research result is that it is an academic work that can be took into account to evaluate the recent policies and to set future ones in the domains of fiscal decentralization, inequality, and poverty and other relevant issues in Indonesia. Key words: fiscal decentralization, allocation fund, inequality, poverty

Kata Kunci : desentralisasi fiskal, dana perimbangan, ketimpangan, kemiskin; fiscal decentralization, allocation fund, inequality, poverty