KEABSAHAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS (PT) MELALUI MEDIA TELEKONFRENSI: Kajian Yuridis Pasal 77 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan juncto Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)

JAYANTI PUSPITANINGR, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H, L.L.M.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tentang mekanisme pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas (PT) melalui media telekonfrensi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 Pasal 77 ayat (1), serta mengkaji tentang keabsahan akta Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris melalui media telekonfrensi berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas junto Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Bagaimana kekuatan pembuktian dari risalah RUPS PT yang dilakukan dengan media telekonfrensi Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan penelitian dilakukan dengan berbagai buku, dokumen, makalah dan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : mekanisme pembuatan akta dari hasil RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonfrensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital signature. Semua dilakukan secara digital. Akta Risalah RUPS melalui telekonfrensi berdasarkan UUITE diakui keabsahannya. Kekuatan pembuktian digital dari RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS yang dilakukan secara telekonfrensi sudah mendapat payung hukum dari: a).UU No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. b) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. c). Dalam UUPT pelaksanaan RUPS dengan telekonfrensi telah diatur dan diperbolehkan sehingga hasil RUPS dengan telekonfrensi diakui dimata hukum.

The purpose of this research was to know about the mechanics of creating and reviewing a treatise on general meeting of shareholders of the limited liability company (PT) through the medium of telekonfrensi as regulated in the limited liability company law No. 40 Tahun 2007 Section 77 subsection (1), as well as a review of the validity of the deed of the treatise the RUPS are made by the notary through the medium of telekonfrensi under article 77, paragraph (1) of law No. 40 Tahun 2007 on limited liability companies also Act No. 11 Tahun 2008 of the information and Electronic Transaction in relation to the legislation No. 30 in 2004 about the Office of notary public and how the power of proof of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of PT Treatise conducted with media telekonfrensi of article 77, paragraph (1) of law No. 40 Tahun 2007 on limited liability company. This juridical normative nature research, with research conducted by a wide range of books, documents, papers and legislation to acquire secondary data. The results of this research show that: the mechanism of making the deed from the results of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS(GMS) is carried out telekonfrensi include making the deed by the notary, then read in telekonfrensi so that the parties follow the GMS can learn more about the contents of the deed, the deed is signed then by electronic group using a digital signature. All done digitally. Deed of GMS through the Treatise telekonfrensi based on UUJN and UUITE recognized their validity. It can be seen that the deed of the treatise the GMS through the medium of telekonfrensi based on UUJN where the notary deed in the form of description of the GMS telekonfrensi can be ensured its validity even if the parties do not affix the signature on a deed, but the notary who made the news event into an authentic deed that has proved perfect. Digital proof strength of GMS made in telekonfrensi is the same as the deed of GMS made conventionally. This is due to a GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS results telekonfrensi have got a legal umbrella of: a). Law No. 8 Tahun 1997 about the document company. b). Act No. 11 Tahun 2008 of the information and electronic transactions. c). in implementation of the UUPT GMS with telekonfrensi has been set up and in so that the results of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS to allow telekonfrensi acknowledged in the eyes of the law.

Kata Kunci : -