ANALISIS YURIDIS HAK INGKAR NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

HERY KISWANTO, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2015 | Tesis | S2 Kenotariatan

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji Pengaturan hak ingkar terhadap Undangundang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan mengkaji penerapan Hak ingkar Notaris pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin mengungkapkan kebenaran hukum menyangkut pengaturan hak ingkar notaris dalam praktek dunia notaris di Indonesia dan bagaimana seharusnya penerapan hak ingkar Notaris pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sumber data digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan dan menguraikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pengaturan Hak ingkar terhadap jabatan notaris terdapat pada sumpah jabatan Notaris yang memerintahkan untuk merahasiakan isi akta yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 16 huruf f Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UUJN Nomor 30 tahun 2004, hal tersebut juga diatur pada Pasal 322 ayat (1) KUHP. Kedua Pasal tersebut tidak berlaku jika Undang-undang lain memerintahkan untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Notaris sebagai saksi yang mengetahui atau ikut serta tidak dapat mengunakan hak ingkarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU TIPIKOR, Hak ingkar tidak dapat dilaksanakan karena terkait tindak pidana khusus yang salah satunya korupsi, dengan menggunakan asas “lex specialis derogat legi generali”. Penerapan hak ingkar notaris pada kasus Putusan Nomor : 20/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST terdapat 15 (lima belas) orang Notaris berstatuskan sebagai saksi, 14(empat belas) Notaris tidak menerapkan hak ingkar pada saat proses pengadilan, Notaris-notaris tersebut tidak mengetahui bahwa semua objek tersebut dimiliki oleh DS dengan mengatasnamakan pihak lain dengan tujuan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi sedangkan 1(satu) orang Notaris yang juga menjadi saksi tidak menerapkan hak ingkar pada saat proses penyidikan dan pengadilan, hal ini dilakukan karena notaris yang bersangkutan mengetahui tentang menggunakan pihak lain atas suatu objek namun notaris tersebut tidak mengetahui asal-usul sumber dana dan tujuan dari DS. Kata kunci : Hak Ingkar, Tindak Pidana Korupsi

The purpose of this study was to assess the dissenter rights against Law No. 2 of 2014 on the amendment of Act No. 30 of 2004 and examines the application of Notary’s dissenter rights in the law enforcement of corruption by decision No. 20 / PID.SUS / TPK /2013/PN.JKT.PST. This research is a normative law that refers to the norms and principles of law contained in the legislation. This study is descriptive because it wants to reveal the truth right to break a law concerning arrangements notary in the notary's practice in Indonesia and how should the exercise dissenter on the notary law enforcement of corruption. Primary data sources obtained from interviews and secondary data sources were obtained from official documents, the books, the results of other studies related to the object of research. Data were analyzed with qualitative methods and then presented descriptively by describing and outlining in accordance with the problems associated with the research. The notary’s dissenter rights contained the oath of notary who ordered to keep the contents of the deed provided for in Article 4 and Article 16 letter f Law No. 2 of 2014 on changes UUJN No. 30 of 2004, it is also stipulated in Article 322 paragraph (1) of the Criminal Code. These two Articles shall not apply if the other Act ordered to give confidential information and provide information / statement to those who request it. Notary as witness who participate can not use dissenter rights in accordance with the provisions of Article 21 of the Law on Corruption Eradication, broken Rights can not be implemented due to related criminal acts of corruption specifically by using the principle of \\"lex specialis legi generali derogat\\". Implementation of a notary’s dissenter rights in the case of Decision Number: 20 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.JKT.In PST, there are 15 (fifteen) Notary as a witness, 14 (fourteen) did not apply the Notary’s dissenter rights during court proceedings , notaries does not know that all of the objects owned by the DS on behalf of other parties with the aim of hiding the assets acquired from the proceeds of corruption while one (1) person who is also a notary witness does not apply dissenter rights during investigation and trial process , this is done by the notary because the notary knew about using the other side on an object but the notary doesn’t know the origin of the source of funds and purpose of the DS. Keywords: Dissenter Rights, Corruption

Kata Kunci : Hak Ingkar, Tindak Pidana Korupsi; Dissenter Rights, Corruption