PENYELENGGARAAN CYBER NOTARY DI INDONESIA SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

R. LEVIANDI PRALEGA PADMAPUTRA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H, LLM

2014 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian konsep penyelenggaraan Cyber Notary dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan notaris dengan media teknologi dan informasi elektronik dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam praktek Notaris sebagai pejabat Publik setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dan yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan , hasil penelitian, jurnal hukum, info buku serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian ini bahwa konsep penyelenggaraan Cyber Notary dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia khususnya penggunaan sidik jari dan e-KTP oleh Notaris dalam mengenal identitas pengadap pada dasarnya saat ini telah terfasilitasi dengan adanya Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Namun saat ini masih belum adanya peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan yang mendasari tata cara dan hak kewajiban notaris dalam implementasi CyberNotary Service dan juga Penggunaan Sidik jari yang dilampirkan dalam Minute Akta. Dimungkinkanya penyelenggaraan Cyber Notary dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia secara sederhana dapat dicapai bilamana ada kesadaran Notaris untuk dapat meningkatkan pengetahuan terhadap teknologi serta memanfaatkan kemudahan dan pengamanan dengan media teknologi dalam setiap produk yang diciptakan serta kegiatannya.

The practical implementation and possible application of Cyber Notary system within information technology world in Indonesia, following the law change in constitution nomor 2 Tahun 2014 on Amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary The Research is using descriptive-analytic and juridical-normative approach to review and investigate related research results, law journals, books and constitutional law as secondary data. Research on related results states that cyber notary conceptual implementation within notary law in Indonesia could actually applied, as this possibility is supported and facilitated with better identification through fingerprint scan, e-KTP (electronic citizenship identification) database, and regulated under constitution of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary, Law on Information and Electronic Transactions (ITE) and Law No. 24 Year 2013 on Amendment to Law Number 23 Year 2006 on the Administration Population. As unfortunate as the weak applicable result it may be, is mainly caused by little to none implementation instruction and constitution Concept Implementation CyberNotary In Law Notary System Using Fingerprints in the attached Deed Minute for notary to actually carrying out Cyber Notary Service Fingerprint is one type of biometric identification of a person in the process. So the chances of the application possibility of electronic information systems / data electronically through biometric by Notary (cybernotary) on e-ID (one fingerprint data) is very likely to happen given the opening of the facility to perform database access provided by the Department of Administration through the Civil Registration Information System Population Administration (SIAK) has been integrated with the Government and other agencies. So as to minimize the conflict of interest between Penghadap with the Notary deed. Hence the need for a security system that ensures the preservation of the identity of the data in the database either the time of data storage and access of electronic information to the database.

Kata Kunci : Cyber Notary, e-KTP, Fingerprint