Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Pesawaran

IHSAN TAUFIQ, DR. Nunuk Dwi Retnandari

2014 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Tesis ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Kabupaten Pesawaran. Pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah melakukan penghimpunan data dan informasi meskipun belum dipilah-pilah berdasarkan kategori informasi yang disebutkan dalam UU KIP. Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat disampaikan melalui media massa umum serta media penerbitan sendiri berupa majalah dan website. Sayangnya, substansi informasi yang disampaikan masih terbatas pada pelaksanaan kegiatan rutin dan capaian pembangunan, belum menyentuh pada informasi lain yang menurut UU KIP harus lengkap disampaikan kepada publik. Peran PPID sebagai pelaksana kebijakan UU KIP belum optimal. Aneka kegiatan yang secara substantif mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi belum dikoordinasikan secara baik sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dimaksimalkan sebagai instrumen yang dapat memenuhi amanat UU KIP. Lemahnya pengetahuan dan komitmen PPID menjadi faktor yang berkelindan dengan lemahnya manajemen kerja PPID. Perlu ada terobosan guna membangun PPID yang lebih baik dan bisa melaksanakan amanat UU KIP secara optimal ditengah berbagai keterbatasan sarana, anggaran dan fasilitas yang dirasakan di Kabupaten Pesawaran. Kata kunci: UU KIP, PPID, pengelolaan informasi, penyampaian informasi, kendala implementasi

This thesis is the result of qualitative research that describes the implementation of Law No. 14 of 2008 on Public Information (Freedom of Information Law) in Pesawaran District. Pesawaran District Government has been doing the collection of data and information though not sorted by category information mentioned in the Freedom of Information Law. Delivery of information to the public activities delivered through the public media and publishing media itself in the form of magazines and websites. Unfortunately, the substance of the information submitted is limited to the implementation of routine activities and the achievement of development, has not been touched on other information according to the Freedom of Information Law must complete communicated to the public. PPID role as implementers of Freedom of Information Law is not optimal. Various activities that substantially supports implementation of disclosure has not been well coordinated so impressed walk on their own that can not be maximized as an instrument that can fulfill the mandate of the Freedom of Information Law. Weak knowledge and commitment PPID be factors intertwined with the working poor management of PPID. There needs to be a breakthrough in order to build a better and PPID can carry out the mandate of the Freedom of Information Law optimally amid a variety of limited means, budget and facilities are perceived in Pesawaran District. Keywords: Freedom of Information Law, PPID, information management, information delivery, implementation constraints

Kata Kunci : UU KIP, PPID, pengelolaan informasi, penyampaian informasi, kendala implementasi; Freedom of Information Law, PPID, information management, information delivery, implementation constraints