KAJIAN TERHADAP PENGATURAN PRINSIP TRANSFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PELAKSANAAN OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)
KD AGUS SUDIARAWAN, Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2014 | Tesis | S2 HukumTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keuntungan pengaturan prinsip TUPE, sinkronisasi pengaturan Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dalam Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012 dan SE Menakertrans RI No.04/MEN/VIII/2013 terhadap Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 serta faktor penghambat bagi perusahaan outsourcing untuk menerapkan prinsip TUPE pasca Putusan MK. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh pekerja dengan pengaturan prinsip TUPE meliputi perlindungan atas upah, kesejahteraan dan syaratsyarat kerja, perlindungan pekerja ketika perusahaan diambil alih, perlindungan pekerja ketika terjadi pergantian perusahaan outsourcing dan pengaturan hak mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Sedangkan terkait sinkronisasi, terdapat beberapa ketentuan dalam Permenakertrans dan SE Menakertrans seperti pengaturan prosedur dan syarat penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain, kewenangan asosiasi sektor usaha, mekanisme pendaftaran perusahaan, pengaturan pesangon dan sanksi yang secara substansial tidak sinkron dan cenderung melemahkan semangat pengaturan prinsip TUPE dalam Putusan MK. Adapun faktor penghambat penerapan prinsip TUPE pada perusahaan outsourcing pasca Putusan MK meliputi kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari sisi pemerintah, berbagai celah hukum dari ketidaksinkronan aturan pelaksana dengan Putusan MK, ketidakjelasan pengaturan pesangon dan anggapan TUPE sebagai beban baru yang merugikan bagi pengusaha serta kekurangpahaman pekerja terkait hak-hak mereka. Kata Kunci : TUPE, Perlindungan Hukum, Outsourcing, PKWT
This research is aimed identifying the advantages of the regulation of TUPE principles, synchronization of the regulation of the requirements of Partial Work Transfer to Other Companies in the Regulation of Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 19 of 2012 and the Circular Letter Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 04 / MEN /VIII/2013 in response to the Decision of the Constitutional Court Number 27/PUU-IX/ 2011, as well as inhibiting factors for outsourcing companies to apply the TUPE principles after the Decision of the Constitutional Court. The research was conducted by using normative-empirical method. The data of the research consisted of primary data and secondary data. All of the collected data were analyzed using qualitative method. The results of this research were presented in a descriptive analysis report. The results of the research indicated he advantages that could be obtained by workers in relation with regulation of the TUPE principles included protection of wages, welfare and working requirements, protection of workers when the company was taken over, protection of workers when there is a change of outsourcing company and regulation of the right to file a lawsuit to the industrial relations court. In regard to the synchronization, there were several provisions in the Regulation of Minister of Manpower and Transmigration and the Circular Letter of Minister of Manpower and Transmigration such as the regulation of procedures and requirements of work transfer to other companies, authority of business sector associations, mechanism of company registration, regulation of severance and sanctions which substantially did not synchronize with and tended to weaken the spirit of the TUPE principles in the Decision of Constitutional Court. The inhibiting factors in the application of the TUPE principles in the outsourcing companies after the Decision of Constitutional Court were the lack of socialization and supervision of the government, various legal loopholes of discrepancies between the implementing regulation and the Decision of Constitutional Court, uncertainty severance regulation, assumptions that TUPE was a new burden which may disadvantage employers, and the lack of understanding of the workers related to their rights. Key words: TUPE, Legal Protection, Outsourcing, FTEC
Kata Kunci : TUPE, Perlindungan Hukum, Outsourcing, PKWT; TUPE, Legal Protection, Outsourcing, FTEC
