KOMPETISI POLITIK LOKAL DI INDONESIA: STUDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

NAIROBI SE, M.SI, Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.

2014 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

The institutional of economic is selected by a country as a collective selection resulted from a political process. The institutional of economic is influenced by the political institution and political power distribution in the society. The political power generates political competition. Political competition could take the shape of competition in the legislature, political turnover, and decentralization of political authorities. In the research of Public Choice Theory, argumentations are still existing whether political competition has positive or negative influence on economic and fiscal performance. The objectives of this research is to analyze the influence of: political competition in DPRD (Regional Representatives), head of region, divided government form and the performance of the government on regional economic performance. The performance of regional economic such as economic growth, local own revenue and government expenditure for public interest. Sample determination of regency/municipality based on purposive sample and sample obtained are 157 regions and municipalities and the analysis tool used is multiple linear regression with ordinary least square method. The result of this research is supporting some of researchers whereas mention the political competition of DPRD (Regional Representatives) may has positive or negative influence on economic performance, it depends on the level of competition occurred. At the level of reasonable competition, political competition will have positive influence on the economic growth while on the other hand a strict political competition will have negative influence on the economic growth. It is found that a region ruled by the head of region of its region has lower economic growth compared to the new comer head of region. Divided government and government performance have no evidence on economic growth. Evidence is found that political competition in DPRD has positive influence on the realization of the revenue of PAD (Local Own Revenue) per-capita. The higher the political competition in DPRD the higher the revenue of the realization of PAD per-capita. The improvement of the exploration of will have negative influence on the investment in the region, and at the end of the day will slowing the local economic growth down. Evidence is not found in the region ruled by the incumbent head of region, divided government form, and the performance of the government that have on revenue of the realization of PAD per-capita. No evidence of the influences of the political competition in DPRD found, the government form of divided government, the incumbent head of region and the performance of the government on government expenditure for public interest. Key words: political competition, incumbent, divided government, economic growth, Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Local Own Revenue, local government expenditure for public interest.

Kelembagaan ekonomi yang dipilih oleh sebuah negara adalah pilihan kolektif dari sebuah proses politik. Kelembagaan ekonomi dipengaruhi oleh lembaga politik dan distribusi kekuasaan politik dalam masyarakat. Kekuasaan politik menimbulkan kompetisi politik, kompetisi politik dapat berbentuk kompetisi di lembaga legislatif, political turnover, dan desentralisasi kewenangan politik. Dalam kajian Teori Public Choice, masih terjadi perdebatan secara teoritis, apakah kompetisi politik berpengaruh positif ataukah negatif terhadap kinerja ekonomi dan kinerja fiskal. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh dari: kompetisi politik di DPRD, kepala daerah petahana, bentuk pemerintahan divided government dan kinerja pemerintahan terhadap kinerja ekonomi daerah. Kinerja ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) serta belanja pemerintah untuk kepentingan publik. Penentuan sampel kabupaten/kota berdasarkan purposive sample, dan didapatkan sebanyak 157 kabupaten dan kota sampel. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode ordinary least square. Hasil penelitian ini mendukung kelompok peneliti yang mengatakan bahwa kompetisi politik di DPRD dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja ekonomi, tergantung dari tingkat kompetisi yang terjadi. Pada tingkat kompetisi politik yang wajar, kompetisi politik akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebaliknya kompetisi politik yang sangat ketat akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bukti daerah yang dipimpin oleh kepala daerah petahana memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kepala daerah pendatang baru. Bentuk pemerintahan divided dan kinerja pemerintahan tidak terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ditemukan bukti bahwa kompetisi politik di DPRD berpengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PAD perkapita. Semakin tingginya kompetisi politik di DPRD semakin tinggi penerimaan realisasi penerimaan PAD perkapita. Peningkatan penggalian sumber-sumber PAD akan berdampak negatif terhadap iklim investas di daerah, dan akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Tidak ditemukan bukti bahwa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah petahana, bentuk pemerintahan divided, dan kinerja pemerintahan mempengaruhi penerimaan realisasi PAD perkapita. Tidak ditemukan bukti adanya pengaruh dari kompetisi politik di DPRD, bentuk pemerintahan divided government, kepala daerah petahana dan kinerja pemerintahan terhadap belanja pemerintah untuk kepentingan publik. Kata kunci : Kompetisi politik, petahana, divided government, pertumbuhan ekonomi, Penerimaan Asli Daerah (PAD), belanja pemerintah daerah untuk kepentingan publik

Kata Kunci : political competition, incumbent, divided government, economic growth, Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ Local Own Revenue, local government expenditure for public interes; Kompetisi politik, petahana, divided government, pertumbuhan ekonomi, Penerimaan Asli