Peristiwa Reformasi 1998 Dalam Konsep Nasionalisme Jean Jacquess Rousseau
DUTA IMAN PRATAMA, Hastanti Widy Nugroho, S.S., M.Hum
2014 | Skripsi | ILMU FILSAFATTerjadinya Peristiwa Reformasi 1998 di Indonesia membawa perubahan mendasar bagi Indonesia. Peristiwa Reformasi 1998 merupakan usaha pergerakan rakyat menentang pemerintahan otoriter Orde Baru demi menegakkan HAM, hak-hak dasar warga negara, demokrasi, dan bertujuan mengembalikan fungsi UUD 1945 dan Pancasila. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat Peristiwa Reformasi 1998 yang ditinjau dari konsep nasionalisme Jean Jacquess Rousseau, karena penulis melihat adanya kesamaan antara Peristiwa Reformasi 1998 dengan Revolusi Perancis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa makna Reformasi 1998? Bagaimana konsep nasionalisme kewarganegaraan Rousseau? Bagaimana Peristiwa Reformasi 1998 dalam konsep Nasionalisme Kewarganegaraan J. J. Rousseau? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Pustaka primer yang digunakan adalah buku Kontrak Sosial karya J. J. Rousseau dan berbagai sumber yang membahas tentang Peristiwa Reformasi 1998. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan menggunakan model penelitian historis faktual ketokohan sehingga data yang diperoleh banyak bersumber dari data kepustakaan dan film documenter yang menunjang obyek material dan obyek formal. Untuk memperdalam analisis, digunakan metode hermeneutika-filosofis dengan unsur metode berupa: deskripsi, analisis, dan interpretasi tentang hubungan manusia dengan sesama dan alam. Hasil yang dicapai adalah pertama, Peristiwa Reformasi 1998 muncul sebagai upaya rakyat Indonesia untuk menegakkan HAM dan hak-hak dasar warga negara yang selama 32 tahun dibatasi pemerintah Orde Baru dan menuntut pengembalian fungsi UUD 1945 dan Pancasila sebagai konstitusi dan ideologi negara. Kedua, nasionalisme kewarganegaraan Rousseau menegaskan bahwa warga negara memiliki hak-hak dasar yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah dan warga negara berhak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Ketiga ditinjau dari konsep nasionalisme kewarganegaraan Rousseau, maka Peristiwa Reformasi 1998 adalah pergerakan rakyat untuk menegakkan HAM dan hak-hak dasar warga negara, menegakkan demokrasi dan menuntut pembatasan wewenang kekuasaan lembaga pemerintahan, serta bertujuan mengembalikan fungsi UUD 1945 dan Pancasila.
The Indonesia's Reformation in 1998 brings a fundamental changes to the country. The affair of revolution act by the Indonesian is against the New Order government in order to revive The Human Rights, a basic citizen's rights, democracy, and the top of it, is to brings back the function of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and Pancasila (The Five Principle of Indonesian). Those are the reason why the writer discuss about 1998 Indonesia's Reformation which is viewed from civic nationalism perspective by Jean Jacquess Rousseau, due to the similarity between French Revolution and the 1998 Indonesia's Reformation. The research questions are what is the meaning of 1998 Reformation? What is the Rousseau's civic nationalism concept? How is the 1998 Reformation viewed from Rousseau's civic nationalism concept? This research is the library research. The main sources are Jean Jacquess Rousseau's book entitled Social Contract (Kontrak Sosial) and various source that discussed about 1998 Indonesia's Reformation. This research used library research and factual figure historical research method, it resulted a large number of data which attained from library archives and documentaries and which are support material and formal objects. To discussed the research analysis, it also used phylosophy-hermeneutics which contains description, analysis, and the interpretation about the human relationship between the nature and others. The results of the research are, first, 1998 Reformation occurs as the Indonesian's effort to revive the Human Rights and the basic civic's right which has been limited in 32 years by the government of the New Order. Furthermore, to brings back The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and Pancasila as the constitution and country's ideology. The second is, Rousseau's civic nationalism underlined that every citizen has the basic rights which are provided and protected by the government, and the citizen also has right to participate in the country's development. The third, viewed from Rousseau's civic nationalism concept, the affair of revolutionary act to revive the Human Rights and basic rights of citizen, revive the democracy, demand the limitation of government's power, and also to resurrect the function of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia and Pancasila.
Kata Kunci : kebebasan, otoriter, reformasi, nasionalisme kewarganegaraan