Laporkan Masalah

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

ALBERTUS NOVAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam praktik penyelesaian perkara perdata yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai ketentuan yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2008 dan melihat apakah perdamaian tersebut berhasil dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan data primer yang diperoleh melalui penelitian ke lapangan melalui wawancara dan pengamatan langsung terhadap lokasi yang diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sudah berjalan sesuai dengan PERMA tersebut. Namun masih banyak para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi atau para pihak hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam menempuh proses mediasi. Tidak ada konsekuensi secara yuridis selain batalnya mediasi atas ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah masih kurangnya peran aktif dari para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui mediasi.Faktor pendukung terlaksananya mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tenaga mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang sudah memadai dan memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung. Selain itu, hakim sebagai mediator juga menginginkan setiap perkara perdata yang masuk dapat diselesaikan melalui proses mediasi demi terciptanya peradilan yang cepat dan murah biaya.

This research was aimed at knowing the implementation of mediation in the resolution of civil disputes in the District Court of Yogyakarta under the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 on Mediation Procedure in Court and to find out the supporting and inhibiting factors of the implementation of the mediation in the resolution of civil cases in the DistrictCourt of Yogyakarta. This research is an empirical normative, which combines the secondary data obtained through library research by studying literature and the primary data obtained through field research by interview and observation on the location of the research. Based on the research, the results say that the implementation of mediation in the District Court of Yogyakarta after the Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 release is in conformity with the regulation. However there are still many parties who do not attend to the mediation process or represented by their lawyer to attend the mediation. There is no other juridical consequence appears in addition tothe cancelation of mediation. The inhibiting factor of the implementation of the mediation in the District Court of Yogyakarta is the lack of participation from the parties in mediation process. The supporting factor of the implementation of the mediation in the District Court of Yogyakarta is the sufficiency of the certificated mediators in the District Court of Yogyakarta. Moreover, almost all the judges in the District Court of Yogyakarta, who conduct as mediators, also want to settle the disputes through mediation for the efficiency and inexpensive trial.

Kata Kunci : mediasi, pelaksanaan mediasi, perkara perdata, PERMA Nomor 1 Tahun 2008


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.