Analisis Peraturan Bupati Buru Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

DWI FEBRI N S, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2014 | Skripsi | ILMU HUKUM

ANALISIS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN INTISARI Penelitian yang berjudul Analisis Peraturan Bupati Buru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dimaksudkan untuk mengetahui penerapan terhadap perubahan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Buru. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan. Kemudian penelitian ini akan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Bupati Buru Nomor 10 Tahun 2013 belum dijalankan secara optimal, hal ini disebabkan oleh pelayanan yang buruk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, sehingga mengakibatkan tidak adanya kesadaran dan upaya masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun sanksi bagi yang tidak membayar retribusi yaitu berupa sanksi ekonomis.

ANALYSIS OF HEAD OF BURU DISTRICT REGULATION NUMBER 10 OF 2013 ON TARIFF CHANGES ON RETRIBUTION OF WASTE/CLEANLINESS SERVICES ABSTRACT The study, titled Analysis of Head of Buru District Regulation Number 10 of 2013 on Tariff Changes on Retribution of Waste/Cleanliness Services is intended to determine the implementation of the tariff change on retribution of waste/cleanliness services as one of the biggest source of revenue (PAD) in Buru District. This research is between empirical research and normative legal research, meaning research that is based on field research that is equipped with library research. Later this study will be processed by using qualitative descriptive methods. Based on these results it can be concluded that the implementation of Head of Buru District Regulation Number 10 of 2013 has not implemented optimally, it is caused by bad service from Buru District Administration, resulting in a lack of Retributin of Waste/Cleanliness Services. Sanctions for those who do not pay the levy is a form of economic sanction.

Kata Kunci : Kata kunci : Retribusi Persampahan/Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah.